Kupang, inihari.co- Selain barang bukti Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 5/Desa Kelapa Lima/ 1981 yang hanya berupa kopian dan ditulis tangan pada luas tanahnya; sejumlah hal dalam persidangan Mantan Walikota Kupang – Jonas Salean yang didakwa atas dugaan peralihan aset milik pemerintah Kota Kupang juga dinilai Penasehat Hukum bahwa tidak memiliki kepastian.
Hal-hal yang dinilai tidak memiliki kepastian itu antara lain; ketidakjelasan pihak pemberi hak pakai, pihak yang memberikan tanah tersebut kepada pemerintah Kota Kupang, dan bukti bahwa hak pakai sudah diubah menjadi hak milik.
“Ada banyak hal yang tidak pasti. Pertama, tentunya soal keabsahan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 5/Desa Kelapa Lima/ 1981 yang hanya berupa kopian dan ditulis tangan; Kedua, soal HSP Nomor 5 itu hak pakai dari siapa?; Ketiga, siapa yang berikan tanah itu kepada pemerintah Kota Kupang?; dan Keempat, sejak kapan Pemerintah Kota Kupang menjadi pemilik dari tanah tersebut?,” ujar Penasehat Hukum (PH) Jonas Salean, Yohanis D Rihi,S.H alias John Rihi pada Selasa, (24/11/2020).
Lebih lanjut John Rihi menjelaskan, yang patut dipertanyakan dalam persidangan ini juga adalah soal tanah dengan SHP atau Sertifikat Hak Pakai, apakah bisa dicatat sebagai aset? Kapan proses diubah menjadi hak milik? Dan apa bukti bahwa Pemerintah Kota Kupang sudah merubah Hak Pakai menjadi Hak Milik?
Menurut John, yang perlu dipertanyakan juga adalah pemilik dari tanah tersebut. Lalu apakah pemiliknya sudah menyerahkan kepada Pemerintah Kota Kupang sehingga kemudian pemerintah kota menjadi pemilik dari tanah itu, itu pun harus dipertanyakan.
“Ini sudah tidak pasti karena sertifikat aslinya tidak ada; sekarang juga tidak bisa dibuktikan bahwa hak pakai itu sudah berubah menjadi hak milik pemerintah kota. Tidak ada semua itu. Kita bersidang sebenarnya bagaimana? Perubahan hak pakai menjadi hak milik saja tidak pernah terjadi. Tidak bisa dengan sendirinya hak pakai menjadi hak milik, harus ada prosesnya,” tegasnya.
John mengatakan, dalam berperkara tanah itu harus ada sertifikat asli yang ditunjukan sebagai bukti kepemilikan. Untuk itu, dirinya berharap agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa berani dan jujur bersikap mengajukan pemberhentian sidang sebab mereka sendiri tidak memiliki dokumen asli pada tanah yang diperkarakan. “Jaksa sendiri sebagai aparat penegak hukum harusnya meminta agar proses sidang ini dihentikan,” ungkap John. (Yantho)
Discussion about this post