Kupang, inihari.co- Pemerintah Kota Kupang harus bisa menelusuri lebih lanjut akar masalah yang menyebabkan terjadinya persoalan kelangkaan dan kenaikan harga minyak tanah di Kota Kupang. Hal itu bertujuan untuk mencegah adanya oknum yang dengan sengaja menimbun dan mengambil keuntungan dari kelangkaan yang terjadi.
Hal ini dikatakan ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang – Roy Riwu Kaho saat melakukan kunjungan kerja di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang bersama anggota Komisi Salomon Pellokila, Randi Daud, Ebet Manafe, Kristian Baitanu dan Robby Khan pada Rabu (08/01/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Kota Kupang diterima langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kupang – Alfred Lakabela.
Roy Riwu Kaho mengatakan, minyak tanah sampai saat ini masih menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Kota Kupang. Sebab masyarakat Kota Kupang hingga sekarang masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar utama untuk keperluan masak setiap hari.
“Masyarakat kita ini masih menggunakan minyak tanah dan bukan gas LPG. Untuk itu penyaluran minyak tanah harus fokus dan tepat sasaran,” kata politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dirinya mempertanyakan tentang penyaluran minyak tanah yang langka sejak bulan Desember 2024 lalu. Dirinya berharap adanya pengawasan yang lebih insentif untuk mengetahui secara pasti penyebab kelangkaan minyak tanah. Jika ada permainan oleh oknum yang sengaja menimbun untuk menaikkan harga, maka harus segera dilaporkan untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.
“Jika ingin beralih ke LPG, maka membutuhkan waktu dan sosialisasi yang panjang. Hal itu karena masyarakat kita belum terbiasa menggunakan LPG. Faktor lain yang menjadi kendala adalah harga gas LPG yang lebih mahal. Belum lagi tabung LPG yang sering meledak juga menjadi kecemasan dan ketakutan tersendiri,” ujarnya.
Sementara itu, politisi asal Partai Golkar – Randi Daud mengatakan, jika ingin masyarakat Kota Kupang beralih secara perlahan dari kebiasaan menggunakan minyak tanah ke LPG maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi lebih serius agar masyarakat paham cara penggunaan yang tepat dan tidak takut akan ancaman ledakan tabung LPG.
Menanggapi permintaan Komisi 2 DPRD Kota Kupang, Kepala Disperindag Kota Kupang – Alfred Lakabela mengatakan, selama ini pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran minyak tanah di Kota Kupang.
Menurutnya, penyaluran dari Pertamina ke Agen lalu ke Pangkalan, semua berjalan baik dan normal. Tidak ada penyelewengan atau penimbunan. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan ke pihak pengecer, untuk mengetahui secara pasti apakah minyak tanah itu dijual atau ditimbun.
“Untuk mengatasi kelangkaan, Pertamina sempat memberikan tambahan kuota minyak tanah sebanyak 170 kilo liter pada bulan Desember 2024 lalu. Namun untuk saat ini dan seterusnya, Pertamina sudah menyatakan tidak ada lagi penambahan kuota minyak tanah, sehingga masyarakat diharapkan segera beralih ke LPG,” ungkapnya.
Terkait rencana pengalihan dari minyak tanah ke LPG, Alfred Lakabela menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk beralih ke gas atau LPG. Hal ini bertujuan untuk mengurangi permintaan terhadap minyak tanah. (Yantho Sulabessy Gromang)
Discussion about this post