Kupang, inihari.co- Anggota DPRD Kota Kupang dari partai Hanura, Danial Boling mendapat titipan sejumlah aspirasi dan pengeluhan dari warga Kecamatan Oebobo untuk nantinya diperjuangkan dalam sidang APBD Murni mendatang.
Aspirasi dan pengeluhan itu dititipkan dalam reses tahap satu DPRD Kota Kupang tahun 2024-2025 yang dilaksanakan Daniel Boling di delapan titik di wilayah Kelurahan Oebobo dan Kelurahan Fatululi.
Danial Boling yang ditemui pada Kamis (14/11/2024), mengatakan, aspirasi dan pengeluhan warga ini merupakan bentuk ungkapan hati yang mendasar yang tentunya diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah dalam prioritas pembangunan tahun 2025 mendatang.
“Permintaan mereka beragam. Ada yang meminta adanya pembangunan jalan lingkungan, lampu penerangan jalan, penyediaan lapangan kerja, bantuan bagi pelaku UMKM, Bansos dan PKH, serta BPJS Kesehatan bantuan pemerintah,” ungkap Boling.
Menurutnya, di wilayah Kelurahan Oebobo dan Fatululi masih banyak jalan lingkungan yang rusak dan belum mendapat jamahan aspal dari pemerintah. Salah satunya adalah jalan lingkungan yang berlokasi di wilayah RT 07 RW 02 Kelurahan Fatululi dan di wilayah RT 30 RW 10 Kelurahan Oebobo.
Jalan yang belum tersentuh pembangunan itu sering menyusahkan pengguna terlebih di saat musim hujan tiba karena menciptakan lumpur dan genangan air yang sulit dilalui oleh masyarakat.
Masyarakat, terutama para pemuda, menurut Danial Boling, juga meminta perhatian pemerintah dalam upaya penyediaan lapangan kerja. Jika di lingkungan pemerintah sudah tertutup, maka pemerintah diminta segera membangun jaringan dengan pihak swasta agar penerimaan pegawai atau karyawan diprioritaskan bagi orang lokal dengan tetap melihat kompetensi yang dimiliki.
“Masyarakat yang sampai hari ini menganggur juga berharap agar ada bantuan modal dan pelatihan bagi pelaku UMKM di Kota Kupang. Tujuannya agar mereka dapat membangun usaha mikro, kecil dan menengah untuk pemenuhan ekonomi rumah tangga,” kata Boling.
Untuk Bansos dan PHK serta BPJS Kesehatan bantuan pemerintah, masyarakat umumnya meminta agar penyalurannya dilakukan secara merata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Keluarga yang merasa pantas menerima ketiga bantuan pemerintah tersebut berharap agar nama mereka masuk dalam list sebagai penerima manfaat agar program tersebut berjalan tanpa kesan tebang pilih.
“Contohnya BPJS Kesehatan, sampai hari ini banyak masyarakat kurang mampu yang masih menggunakan BPJS Kesehatan mandiri yang dibiayai oleh mereka sendiri. Hal itu sangat membebani sebab pembayarannya harus rutin setiap bulan secara tepat waktu. Sebab jika tidak, maka akan ada denda yang harus ditebus sebelum mereka mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit,” ujarnya.
Untuk itu Danial Boling mengaku, dirinya siap menyuarakan dan memperjuangkan seluruh aspirasi dan pengeluhan warga tersebut dalam sidang mendatang agar menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk diakomodir dalam program dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025. (Yantho Sulabessy Gromang)
Discussion about this post