Kupang, inihari.co- Keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) selama ini sudah menjadi hal penting bagi masyarakat terutama sebagai wadah terdepan dalam mendekatkan pelayanan dasar di bidang kesehatan bagi ibu dan anak. Melalui Posyandu, telah menekan angka kematian ibu, bayi dan balita, sekaligus mencegah stunting dan menjamin kesehatan ibu, bayi dan balita.
Namun sangat disayangkan, keberadaan Posyandu saat ini terkesan dibiarkan dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Banyak Posyandu yang menjadi vakum akibat tidak adanya fasilitas pelayanan yang memadai serta kurangnya kepedulian pemerintah terhadap para kader Posyandu.
Peduli akan fenomena tersebut, anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Kupang – Dominika W. Bethan, SH meminta pemerintah Kota Kupang untuk segera mengambil kebijakan untuk memperhatikan seluruh Posyandu di Kota Kupang dengan optimal.
Dalam reses yang dilakukan di lokasi pelayanan Posyandu Melati Kelurahan Oebobo, srikandi DPRD Kota Kupang yang terkenal peduli dengan kegiatan sosial kemasyarakatan ini mulai menjaring aspirasi para kader Posyandu.
Menurutnya, berdasarkan ungkapan hati para kader Posyandu, diketahui sudah banyak Posyandu di Kota Kupang yang tidak lagi dapat melayani akibat keterbatasan fasilitas dan biaya operasional. Bahkan banyak Posyandu yang kini sudah tidak diberi tempat oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai lokasi pelayanan.
Sebagai seorang perempuan dan juga ibu bagi anak-anak, Dominika Bethan merasa terpanggil untuk memperjuangkan hal tersebut. Kurangnya bantuan makanan dari pemerintah bagi Posyandu, ditambah biaya bantuan pemerintah yang sangat kecil senilai 100 ribu per bulan bagi setiap Posyandu, membuat wakil rakyat dari Dapil Oebobo ini prihatin memikirkan nasib dan masa depan ibu, bayi dan balita di Kota Kupang.
“Bagaimana kita mau tekan angka kematian ibu, bayi dan balita jika layanan kesehatan terdekat bagi mereka tidak pernah diperhatikan,” katanya, Selasa (06/09/2022).
Lebih lanjut dikatakan, jika Posyandu sebagai sarana kesehatan terdekat bagi ibu, bayi dan balita diabaikan, maka niat pemerintah untuk menekan stunting dan gizi buruk di Kota Kupang menjadi mimpi semata.
Insentif bagi para kader Posyandu yang semakin menurun, yakni dari 70 ribu rupiah per bulan menjadi 40 ribu rupiah per bulan, juga dinilai sebagai bentuk ketidak-seriusan pemerintah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Apalagi di setiap bulan pada hari pelayanan Posyandu, para kader selalu berusaha menyediakan makanan bergizi berupa telur dan kacang hijau bagi para pengunjung menggunakan uang pribadi mereka.
Sementara itu, Ketua Posyandu Melati Oebobo – Mariance Lampada Doki mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih kekurangan alat berupa timbangan. Hal itu dikarenakan timbangan tidur atau timbangan bayi yang dimiliki tidak dapat digunakan bagi balita yang berusia di atas 1 tahun.
“Kami membutuhkan timbangan kain atau timbangan celana untuk digunakan bagi anak usia 1 hingga 5 tahun. Kami juga membutuhkan perhatian berupa BPJS bagi ibu dan bayi serta balita yang berasal dari keluarga kurang mampu yang ada di wilayah pelayanan kami,” ujarnya.
Mariance menjelaskan, dalam melakukan pelayanan, Posyandu Melati juga membutuhkan bantuan berupa kursi dan tenda. Sebab para ibu dan anak yang datang selama ini pada umumnya harus berdiri di bawah panasnya mentari sambil menunggu giliran untuk dilayani.
“Total bayi dan balita yang kami layani setiap bulan, yakni setiap tanggal 6 itu sebanyak 65 orang. Ibu mereka kadang sampai duduk di batu, tanah, atau di bawah pohon sambil menggendong dan menjaga anak sembari menunggu antrian,” jelasnya.
Dirinya juga menyinggung soal insentif yang diterima. Menurutnya, dirinya bersama 4 kader Posyandu Melati membutuhkan penyegaran dalam hal besaran insentif.
“Dulu waktu masih 70 ribu rupiah per bulan saja kami sudah kewalahan, apalagi sekarang hanya 40 ribu rupiah. Kami memang kerja sukarela namun setidaknya pemerintah harus memperhatikan dan membantu kami. Kami ini adalah kaki tangan pemerintah yang membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Bidan Farida dari Puskesmas Oebobo yang hadir dalam reses Dominika Bethan, juga angkat bicara soal perhatian pemerintah terhadap Posyandu. Katanya, selama 30 tahun bekerja sebagai tenaga kesehatan di Kota Kupang, tidak ditemukan Posyandu yang layak dari hasil perhatian pemerintah.
Dikatakan, pemerintah harus bisa membuat terobosan dengan membentuk sedikitnya 1 Posyandu yang layak di setiap Kelurahan. Posyandu layak yang dimaksudkan adalah, Posyandu yang memiliki fasilitas pelayanan yang memadai dengan kesejahteraan para kader yang mencukupi.
“Banyak orang tua dari kalangan menengah ke atas tidak lagi membawa bayi dan balita mereka ke Posyandu. Alasannya karena di Posyandu tidak mendapat pelayanan yang lengkap. Hasilnya, program imunisasi serta pemberian vitamin A dan obat cacing yang seharusnya dilakukan di Posyandu, tidak dapat berjalan baik. Petugas Puskesmas harus turun tangan bersama para kader Posyandu untuk bertamu dari pintu ke pintu,” terangnya.
Dirinya berharap, melalui kehadiran Dominika Bethan maka semua harapan dan aspirasi terkait peningkatan kualitas pelayanan Posyandu bisa diperjuangkan secara baik agar benar-benar bisa menjadi perhatian pemerintah melalui program kerja nanti. (Yantho Sulabessy Gromang)
