Kupang, inihari.co- Kelangkaan dan ketidakmerataan distribusi minyak tanah kembali menjadi keluhan warga dalam Reses Tahap III Tahun Sidang 2025/2026 anggota DPRD Kota Kupang, Maria Rosalinda Uta Teku, S.E., M.M., di Kecamatan Oebobo.
Politisi Fraksi Gerindra itu menilai persoalan minyak tanah tidak cukup diselesaikan dengan memastikan pasokan tersedia. Pemerintah Kota Kupang juga perlu membenahi pola distribusinya hingga tingkat lingkungan.
Rosalinda mendorong dinas terkait melakukan pendataan dan pemetaan ulang seluruh agen serta pangkalan minyak tanah. Langkah itu dinilai penting agar distribusi benar-benar menjangkau warga secara merata.
“Harusnya, setiap RT memiliki satu pangkalan sehingga kebutuhan minyak tanah warga di masing-masing RT dapat terpenuhi,” kata Rosalinda saat reses.
Ia menyebut persoalan tersebut masih dirasakan oleh warga Kelurahan Liliba dan Kelurahan lainnya di Wilayah Kecamatan Oebobo. Sejumlah RT, kata dia, belum memiliki pangkalan sehingga warga harus mencari minyak tanah ke wilayah lain.
Rosalinda juga mengingatkan pemerintah agar memperketat pengawasan distribusi. Jangan sampai minyak tanah yang dibeli dengan harga murah justru kembali dijual dengan harga tinggi dan membebani masyarakat.
Selain minyak tanah, warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak serta minimnya lampu penerangan jalan. Rosalinda menilai persoalan penerangan bukan sekadar menyangkut kenyamanan, tetapi juga keamanan warga pada malam hari.
“Penerangan jalan penting untuk mengantisipasi kejahatan dan pencurian, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari,” ujarnya.
Persoalan lain yang mengemuka adalah minimnya informasi mengenai bantuan sosial. Karena itu, Rosalinda dalam resesnya, melibatkan Dinas Sosial agar warga memperoleh penjelasan langsung dan tepat dari sumber yang berwenang.
Menurut dia, tidak sedikit warga yang bingung ketika tiba-tiba tidak lagi menerima bantuan sosial. Minimnya informasi sering kali memunculkan prasangka, padahal penghentian bantuan dapat terjadi karena perubahan data atau ketentuan tertentu.
“Ketika dijelaskan alasan sebenarnya, mereka baru memahami. Setelah tahu, mereka punya semangat lagi untuk mengurus dan memperbaiki data,” katanya.
Keluhan tentang layanan air bersih juga diterima Rosalinda. Di RT 46 Kelurahan Fatululi, warga menyampaikan belum tersedianya instalasi atau meteran air bagi sejumlah rumah.
Rosalinda memilih tidak berhenti pada pencatatan aspirasi. Sehari setelah reses, ia berkoordinasi dengan Direktur Utama PDAM dan turun langsung bersama staf untuk mendata warga yang membutuhkan pemasangan meteran baru.
Ia juga menyampaikan informasi mengenai program atau promo pemasangan meteran baru dari PDAM. Bagi Rosalinda, langkah semacam itu menjadi bagian penting dari fungsi reses: mendengar keluhan, menghubungkan warga dengan instansi terkait, lalu memastikan ada tindak lanjut.
“Reses bukan hanya mendengar aspirasi. Yang lebih penting adalah memastikan persoalan masyarakat mendapat jalan keluar melalui koordinasi dengan pemerintah dan dinas terkait,” ujar Rosalinda. (Yantho Sulabessy Gromang)
