Kupang, inihari.co- Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kupang, Randi Daud, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Kupang terkait narasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 melampaui target dan mencetak rekor.
Randi menegaskan, narasi tersebut keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Ia menekankan bahwa capaian yang disampaikan pemerintah bukanlah PAD secara keseluruhan, melainkan hanya berasal dari sektor tertentu, yakni pajak dan retribusi.
“Kita bicara khusus pajak dan retribusi. Jangan disebut itu PAD. Kalau disebut PAD, masyarakat bisa salah paham,” kata Randi dengan nada tegas, Senin (13/04/2026).
Ia menjelaskan, dalam LKPJ disebutkan pendapatan mencapai sekitar Rp134 miliar dan diklaim melampaui target. Padahal, secara keseluruhan realisasi PAD Kota Kupang pada tahun anggaran 2025 hanya mencapai Rp253,78 miliar, jauh dari target yang telah ditetapkan.
“Target PAD 2025 itu Rp296,88 miliar. Realisasi hanya Rp253,78 miliar. Artinya target tidak tercapai. Tapi narasi yang dibangun justru seolah-olah ini pencapaian luar biasa,” ujarnya.
Menurut Randi, penyajian narasi seperti itu mencerminkan cara berpikir yang tidak jujur kepada publik. Ia menilai pemerintah seharusnya menyampaikan data apa adanya agar masyarakat memahami kondisi keuangan daerah secara utuh.
“Dalam setiap LKPJ, pemerintah wajib membangun narasi yang bisa dipahami masyarakat Kota Kupang. Jelaskan targetnya berapa, realisasinya berapa, dan kenapa tidak tercapai. Bukan malah membungkus kegagalan dengan cerita keberhasilan,” tegasnya.
Randi juga membandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya yang, menurut dia, benar-benar mampu melampaui target PAD secara nyata dan signifikan, bukan sekadar klaim berdasarkan sektor tertentu.
“Jangan buat seolah-olah ini pencapaian paling hebat. Pada periode wali kota sebelumnya, ada yang benar-benar melampaui target PAD dengan persentase yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Randi.
Ia mengingatkan agar istilah PAD tidak digunakan secara serampangan dalam dokumen resmi pemerintah. Menurutnya, penyebutan yang tidak tepat akan menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Ini bukan PAD keseluruhan. Jangan dipelintir. Jangan dibikin merah jadi hitam, atau sebaliknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Randi menyampaikan harapan Fraksi Partai Golkar agar perangkat daerah pengelola pendapatan memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia pengelola pajak dan retribusi, agar bekerja secara optimal dan berintegritas. Dengan demikian, target pendapatan daerah tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar tercapai.
“Yang dibutuhkan itu kerja nyata dan kejujuran dalam menyampaikan capaian. Bukan narasi indah yang tidak sesuai fakta,” pungkas Randi. (Yantho Sulabessy Gromang)
