Kupang, inihari.co- Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Kupang, Dicky Fitzgerald Tallo, S.T. menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan misi Wali Kota terpilih dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Bagi kami, misi pembangunan dalam RPJMD ini tidak boleh berhenti sebagai janji politik. Ia harus diterjemahkan secara teknokratis ke dalam program-program yang terukur, berpihak, dan realistis,” ujarnya usai rapat paripurna, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, Fraksi PAN menilai penting memastikan setiap misi yang tertuang dalam RPJMD benar-benar mencerminkan komitmen Wali Kota terhadap kesejahteraan rakyat, pemerataan pelayanan, pembangunan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia juga menekankan perlunya kesinambungan antara janji kampanye, RPJMD, dan naskah akademik agar pembangunan tidak berhenti pada retorika.
Fraksi PAN kemudian memberikan sejumlah catatan konstruktif, antara lain:
1. Kesejahteraan Masyarakat. PAN mendukung visi peningkatan kesejahteraan, namun menekankan perlunya kejelasan pendanaan, mekanisme verifikasi penerima manfaat, serta kepastian realisasi agar benar-benar menyasar warga miskin dan memperkuat peran RT/RW.
2. Air Bersih. Air bersih disebut sebagai hak dasar warga. PAN mengapresiasi misi perbaikan layanan, namun menilai RPJMD belum merinci target sambungan dan distribusi. Karena itu, Fraksi mendorong adanya roadmap distribusi per kecamatan serta alokasi khusus bagi rumah tangga miskin.
3. Kesehatan Gratis & Stunting. Program kesehatan gratis dan penanganan stunting dianggap bentuk keberpihakan nyata, tetapi perlu regulasi yang jelas dan tata kelola anggaran transparan.
4. Ekonomi Rakyat. PAN mendukung penguatan UMKM, nelayan, dan petani, tetapi menekankan kebijakan jangan berhenti pada bantuan sesaat. Perlu koperasi modern, akses digital, kemitraan berkelanjutan, hingga pengembangan industri kreatif lokal.
5. Pengelolaan Sampah. RPJMD masih bersifat umum. PAN menekankan perlunya roadmap realistis dengan dukungan teknologi, edukasi, peningkatan insentif tenaga kebersihan, serta penguatan bank sampah digital.
6. Pendidikan. Program beasiswa dan atribut gratis diapresiasi, tetapi perlu sistem berbasis data, transparan, dan diawasi publik. Mutu guru serta pelatihan keterampilan juga harus diprioritaskan.
7. Infrastruktur. Janji penerangan jalan umum, perbaikan jalan lingkungan, dan fasilitas publik modern harus diarahkan pada pemerataan, terutama di wilayah pinggiran.
8. Digitalisasi Pemerintahan. PAN mendukung, namun menekankan bahwa transparansi harus diukur dari akses masyarakat terhadap data dan laporan kinerja pemerintah.
9. Budaya & Seni. Program budaya jangan sekadar seremonial. Pemkot perlu membangun pusat seni budaya terpadu dan menyalurkan hibah secara transparan.
10. Olahraga. PAN menilai pembangunan sarana olahraga harus dibarengi pembinaan berjenjang, sport science, dan perhatian pada atlet serta pelatih.
Sebagai penutup, Sekretaris Fraksi PAN menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar setiap misi RPJMD 2025–2029 diwujudkan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan.
“Kami percaya keberhasilan pembangunan Kota Kupang bukan hanya bergantung pada visi wali kota, tetapi juga kolaborasi semua pihak, termasuk DPRD dan masyarakat. Fraksi PAN siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif demi tercapainya Kota Kupang yang sejahtera, modern, berbudaya, dan berkarakter,” pungkasnya. (Yantho Sulabessy Gromang)
Discussion about this post