Kupang, inihari.co- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, pada Senin (20/06/2022) sore menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) tentang Perubahan Ketiga Agenda dan Jadwal Acara Sidang 2 DPRD Kota Kupang tahun 2021/2022.
Rapat tersebut dilakukan setelah agenda dan jadwal sidang sebelumnya tidak berjalan sesuai yang ditetapkan. Hal itu dikarenakan ketidakhadirannya Walikota dan Wakil Walikota Kupang dalam jadwal sidang yang sudah ditentukan.
Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe saat ditemui usai rapat Banmus, mengatakan, pergeseran jadwal sidang merupakan hal yang biasa terjadi dalam dinamika persidangan antara DPRD dan Pemerintah.
“Nyatanya dalam rapat Banmus untuk penetapan jadwal dihadiri oleh Sekda Kota Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada niat baik pemerintah Kota Kupang untuk mengikuti sidang,” katanya.
Menurut Yeskiel Loudoe, dirinya sangat yakin dan percaya bahwa persidangan akan berjalan sesuai jadwal yang baru. Hal ini karena DPRD dan Pemerintah diyakini memiliki semangat yang sama dalam membangun serta memenuhi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.
“Kami semua, baik DPRD maupun Walikota dan Wakil Walikota dipilih untuk melayani masyarakat. Tentunya hal tersebut menjadi pedoman kami dalam melakukan tugas dan tanggungjawab kami masing-masing,” ujarnya.
Untuk itu dirinya berharap dalam masa sidang 2 nantinya, Walikota dan Wakil Walikota bisa hadir tepat waktu agar sidang pun bisa berjalan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan dan diharapkan.
Sementara Jemari Yoseph Dogon – Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Kupang mengatakan, pada prinsipnya DPRD ingin agar Walikota dan Wakil Walikota senantiasa hadir dalam setiap persidangan.
Hal itu menurutnya karena berdasarkan undang-undang maka pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Kupang tentang penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran dan akhir masa jabatan harus dihadiri langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagai pimpinan daerah tanpa diwakili.
“Apalagi dalam sidang 2 ini nantinya juga akan ada penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Kupang tentang catatan strategis dan rekomendasi DPRD Kota Kupang terhadap LKPJ Walikota Kupang tahun anggaran 2021,” katanya.
Menurut Jemari Yoseph Dogon, jika nantinya Pemerintah kembali beralasan dan tidak hadir dalam persidangan seperti waktu-waktu sebelumnya, maka dirinya menilai hal tersebut merupakan tindakan yang tidak masuk akal.
Dirinya menjelaskan, Pemerintah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan di Kota kupang yang pada umumnya dipilih dan digaji oleh rakyat untuk melayani dan menyejahterakan rakyat. Sehingga jika dalam persidangan tidak dihadiri oleh Pemerintah, maka rakyat yang akan dikorbankan.
“Semua yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPRD sangat berpengaruh langsung pada pembangunan serta pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi jika dari Pemerintah atau DPRD ada yang tidak menjalankan fungsi dan tugasnya secara bertanggungjawab, maka biarkan rakyat yang nantinya menilai,” tutupnya.
Untuk diketahui, jadwal Sidang 2 DPRD Kota Kupang sesuai penetapan Banmus akan dilaksanakan sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai 04 Agustus 2022. (Yantho Sulabessy Gromang)
Discussion about this post