Kupang, inihari.co- Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Jonas Salean, SH, M.Si, akan meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan NTT terkait pembelian Medium Term Notes (MTN) atau Surat Utang Jangka Menengah PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) senilai 50 miliar pada 2018 oleh Bank NTT.
Walaupun pembelian MTN PT. SNP menurut para Pemegang Saham tidak bermasalah dan merupakan resiko bisnis, namun ditanggapi berbeda oleh Komisi 3 DPRD Provinsi NTT sebab dinilai persoalan tersebut tidak dapat selesai begitu saja.
“Masalah MTN di Bank NTT itu belum selesai. Belum clear. Uang yang digunakan dalam pembelian MTN itu bukan milik Pemegang Saham, tetapi itu merupakan uang rakyat di APBD yang disetor dalam bentuk penyertaan modal,” kata Jonas Salean yang ditemui di kantor DPRD Provinsi NTT pada Selasa, (12/04/2022).
Jonas Salean mengaku Komisi 3 akan bertemu BPK RI perwakilan NTT untuk meminta LHP terhadap persoalan MTN di Bank NTT. Semua yang berkaitan dengan persoalan itu akan dilihat dan dibahas oleh Komisi 3, karena hal-hal yang berkaitan dengan uang rakyat yang diambil dari pajak dan retribusi daerah akan menjadi perhatian Komisi.
“NTT Fair itu juga dikatakan akibat atau resiko dari kredit macet, dan orang yang bertanggungjawab sudah masuk penjara. Kok persoalan MTN hanya dibilang resiko bisnis dan kemudian selesai begitu saja?” ujarnya.
Dirinya mencontohkan, pada 2020 lalu peristiwa Hukum yang sama dengan subyek Hukum yang berbeda juga terjadi di Medan. Pembelian MTN PT. SNP oleh Bank SUMUT telah dituntut Kejati Medan atas nama Terdakwa Maulana Akhyar Lubis (Kepala Divisi Treasury) dengan tuntutan 19 tahun penjara.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan No. 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN kemudian mengvonis dengan Putusan Terbukti Bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan Hukuman Pidana selama 10 tahun. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan No. 29/PID.SUS-TPK/2020/PT MDN.
Untuk diketahui, dalam pemeriksaan atas pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2018 dan 2019 pada PT Bank NTT, BPK RI menemukan tiga permasalahan, salah satunya adalah mengenai pembelian MTN PT. SNP senilai 50 miliar rupiah pada 2018. Temuan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 1/LHP/XIX.KUP/01/2020 tanggal 14 Januari 2020.
Dari hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara atas pembelian MTN tersebut, diketahui bahwa pembelian surat berharga MTN tidak masuk dalam rencana bisnis bank PT Bank NTT tahun 2017 ataupun tahun 2018. Namun PT Bank NTT tetap melakukan pembelian MTN senilai Rp 50 miliar tanpa didahului dengan due diligence atau uji tuntas untuk menilai kinerja penerbit MTN (PT SNP).
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, pembelian MTN PT SNP berpotensi merugikan PT Bank NTT sebesar 50 miliar rupiah dan potensi pendapatan yang hilang atas coupon rate senilai Rp 10,5 miliar. (Yantho Sulabessy Gromang)
Discussion about this post