Kupang, inihari.co- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur kini terus berupaya melakukan sosialisasi tentang bahaya Narkoba di berbagai tempat, baik di lingkup pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika.
Salah satu tempat yang menjadi prioritas BNN dalam melakukan sosialisasi adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Kepala Seksi Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP NTT – Markus Raga Djara, saat diwawancarai pada Senin, 22 Juli 2019, mengatakan, alasan Lapas dijadikan sebagai salah satu tempat prioritas untuk dilakukannya sosialisasi anti narkoba, karena 90 persen data pengungkapan BNN menunjukkan bahwa peredaran Narkoba di indonesia dikendalikan dari dalam Lapas oleh Narapidana Narkoba yang berada di dalam.
Banyak Narapidana Narkoba yang sudah mendapat hukuman mati dan seumur hidup melakukan pengontrol peredaran Narkoba, sebab mereka merasa aman dan tidak takut lagi menjalani hukuman. BNN sudah melakukan sejumlah penggrebekan di berbagai tempat di Indonesia, dan menemukan para Bandar yang telah divonis masih bisa mengendalikan peredaran Narkoba, sebab mereka terkadang mendapatkan pelayanan khusus di dalam Lapas, seperti fasilitas TV, HP, tempat tidur serta fasilitas internet.
“Peredaran uang yang dimiliki bandar narkoba itu Milyaran, bahkan Trilyunan. Mereka bisa saja menyuap petugas Lapas. Lapas telah masuk zona merah untuk pengedaran Narkoba.
Selama ini kasus paling banyak ditemukan di Jawa. Banyak Kalapas, Karutan, dan Sipir yang terlibat dalam pengedaran Narkoba yang dikendalikan oleh Bandar yang berada di dalam Lapas atau Rutan. Banyak Sipir yang menjadi kurir dari Bandar Narkoba.,” terangnya.
Menurut Markus, NTT musti bersyukur karena sampai saat ini tidak ditemukan adanya permainan dari Kalapas, Karutan dan Sipir dalam peredaran Narkoba. Selama ini Kanwil Hukum dan Ham melalui Divisi-Divisinya termasuk Balai Pemasyarakatan (Bapas) telah pro-aktif untuk peduli bahaya narkoba. Contohnya, beberapa waktu lalu BNN melakukan sosialisasi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) berdasarkan permintaan pihak Bapas sendiri. Bahkan dalam waktu dekat, Kanwil Hukum dan Ham akan menyediakan anggaran untuk mengundang BNN melakukan test urin di Bapas, Lapas dan Rutan.
Jika Lapas dan Rutan sudah lakukan sosialisasi dan test urin, maka bisa dipastikan bahwa peredaran Narkoba untuk lingkungan Lapas dan Rutan di NTT tidak akan ada.
“Kalau Lapas dan Rutan itu sudah lakukan (Sosialisasi dan Test Urin), maka akan terlihat jelas bahwa mereka (Kanwil Hukum dan Ham beserta Divisi-Divisi yang ada) benar-benar mau melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018. Untuk itu kami harapkan dukungan dari pihak Lapas dan Rutan untuk pro-aktif.
Kami juga akan terus bersosialisasi ke Kementerian Hukum dan Ham melalui divisi Bapas dan Imigrasi supaya lebih insentif melakukan pengawasan terhadap Narapidana di Lapas,” tegas Markus. (Yantho)
Baca Berita Terkait: Belum Lakukan Test Urin, OPD Pemerintah Kurang Sadar Bahaya Narkoba
Baca Berita Terkait: Peredaran Narkoba di NTT Masih Didominasi Sabu, Ganja dan Ekstasi
Baca Berita Terkait: Narkoba Mengarah Ke Timur, Secara Kuantitas NTT Terbanyak
Discussion about this post