Kupang, inihari.co- Dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama tentang kredit produktif dan penjamin kredit konstruksi pengadaan barang dan jasa antara Dua perusahaan milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada Kamis, 04 Juli 2019, maka kebutuhan kredit untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di Bank NTT sudah bisa mendapat jaminan dari Jamkrida.
Kerjasama itu juga meliputi penjaminan bank garansi, penjamin kredit multiguna, penjamin kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit properti komersil.
Penandatanganan kerjasama tersebut digelar di ruang rapat kantor Gubernur, dan dilakukan oleh Direktur Pemasaran Kredit BPD (Bank NTT) – Absalom Sine – Direktur Operasional Jamkrida NTT – Octaviana Ferdiana Mae, disaksikan oleh Direktur Utama (Dirut) Jamkrida NTT – Ibrahim Imang dan Wakil Gubernur NTT – Joseph Nai Soi.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengatakan, sudah seharusnya perusahaan milik pemerintah saling bekerjasama untuk saling menguntungkan dan membantu. Sebab, dengan kerjasama yang profesional maka akan memberikan output berupa dukungan pembangunan di NTT yang memberi outcome berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT.
Sementara Ibrahim Imang, mengaku bahwa Jamkrida pada dasarnya akan tampil sebagai penjamin bagi seluruh kebutuhan kredit di NTT, termasuk kredit kecil. Hal tersebut untuk membantu serta mendorong pertumbuhan ekonomi di NTT.
Menurutnya, jika dalam perjalanan kredit ada terjadi kemacetan, maka itu adalah resiko yang harus diambil oleh Jamkrida. Sebab, Jamkrida tidak harus hanya memberikan dividen yang besar bagi pemerintah, tetapi juga membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. “Itu merupakan tujuan kehadiran Jamkrida dalam membantu pemerintah memberantas kemiskinan di NTT,” tegasnya.
Dirinya juga mengatakan, semua proyek di NTT, dalam mendapatkan jaminan dari Jamkrida, bisa kredit atau garansi melalui bank NTT lalu Bank NTT atau langsung Jamkrida untuk mendapatkan jaminan proyek melalui jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, hingga jaminan pemeliharaan.
“NTT Fair sudah klaim dan sudah kami bayarkan 2,6 miliar rupiah akibat proyeknya yang tidak selesai dikerjakan. PPK telah melakukan klaim ke Bank NTT dan kami sudah bayarkan. Sebab, sebelumnya mereka melakukan garansi melalui Bank NTT, lalu Bank NTT ke kita (Jamkrida).
Selanjutnya dapat dipastikan bahwa Monumen Pancasila juga akan kami bayar. Pada intinya semua proyek Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi NTT bisa mendapat jaminan dari Jamkrida. (Yantho)
Discussion about this post