Sumba Barat Daya, inihari.co- Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kembali menghadirkan terobosan baru di sektor pariwisata dengan menggandeng PT Sumba Dikira Rafting dalam pengembangan wisata arung jeram. Langkah ini dinilai sebagai inovasi penting yang tidak hanya pertama di Pulau Sumba, tetapi juga menjadi salah satu yang pionir di Nusa Tenggara Timur.
Bupati SBD, Ratu Wulla Talu, menyebut kerja sama tersebut sebagai bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam membuka potensi wisata alam yang selama ini belum tergarap maksimal. Menurutnya, kehadiran wisata arung jeram diharapkan mampu menarik minat wisatawan sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal.
Pengembangan sektor ini diyakini akan memberikan dampak berantai, mulai dari meningkatnya kunjungan wisatawan hingga terbukanya peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu, sektor pariwisata juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sambutan positif datang dari masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Sarina Dama Lero yang menilai langkah pemerintah sebagai upaya progresif dalam mendorong kemajuan daerah. Ia berharap program ini tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Namun di balik optimisme tersebut, muncul pula catatan kritis yang tidak bisa diabaikan. Sarina menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya dengan menghadirkan program atau inovasi baru, melainkan harus diiringi dengan komitmen kuat dalam menjaga integritas pemerintahan.
Ia menyoroti bahwa hingga kini sejumlah dugaan kasus di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pariwisata, pertanian hingga kesehatan, masih belum menunjukkan penyelesaian yang jelas. Kondisi ini dinilai dapat menghambat laju pembangunan jika tidak segera ditangani secara serius.
Masyarakat, kata dia, membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pencapaian program, tetapi juga berani menindak tegas praktik-praktik korupsi yang merugikan daerah. Tanpa langkah tersebut, kepercayaan publik berpotensi terus menurun.
Situasi ini menjadi peringatan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh banyaknya inovasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan.
Jika praktik korupsi masih dibiarkan, maka berbagai terobosan yang digagas berisiko tidak memberikan dampak maksimal. Bahkan, potensi besar yang dimiliki SBD justru dapat terhambat oleh persoalan internal yang belum terselesaikan.
Karena itu, pengembangan pariwisata di SBD harus dibarengi dengan upaya serius dalam memperkuat sistem pengawasan serta penegakan hukum. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, langkah menuju kemajuan daerah tidak berjalan timpang. Inovasi pembangunan dan penegakan integritas harus berjalan beriringan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Pariwisata dapat menjadi pintu masuk bagi kemajuan SBD. Namun, pemberantasan korupsi tetap menjadi fondasi utama yang akan menentukan seberapa kokoh daerah ini berdiri dan seberapa jauh mampu berkembang di masa depan. (Serin DL)
