Kupang, inihari.co- Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mematangkan perencanaan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya sektor air minum dan sanitasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengikuti Konsultasi Program Penyusunan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun Anggaran 2027 di Kota Bandung, 2–6 November 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang. Melalui konsultasi ini, pemerintah daerah memperoleh kesempatan untuk menyelaraskan usulan program dengan kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah pusat.
Dinas PUPR Kota Kupang mengutus sejumlah pejabat dan staf Bidang Cipta Karya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Rombongan dipimpin Kepala Bidang Cipta Karya Jimmy A. Sine, ST., didampingi pejabat fungsional Godlif Y. M. Banu, ST., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi dan Air Minum Daniel D. Peo Gambe, ST., petugas e-Mon DAK Chornelius H. Lay, serta staf pelaksana Bidang Cipta Karya.
Dalam konsultasi tersebut, pembahasan difokuskan pada penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik 2027, mulai dari sinkronisasi usulan program, identifikasi kebutuhan infrastruktur, hingga pemenuhan berbagai persyaratan teknis dan administrasi. Tahapan ini penting untuk memastikan setiap usulan pembangunan memiliki dasar perencanaan yang jelas dan sesuai ketentuan.
Bagi Kota Kupang, sektor air minum dan sanitasi menjadi salah satu bidang strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup, kesehatan, serta produktivitas masyarakat. Ketersediaan layanan air minum yang layak dan fasilitas sanitasi memadai juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan.
Perencanaan melalui skema DAK Fisik diharapkan dapat membuka peluang dukungan pendanaan pemerintah pusat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mendorong pemerataan pelayanan dasar, terutama bagi masyarakat dan kawasan yang masih membutuhkan peningkatan akses air minum serta sanitasi.
Keikutsertaan jajaran Dinas PUPR Kota Kupang dalam konsultasi ini juga bertujuan memperkuat pemahaman mengenai kebijakan, mekanisme pengusulan, serta tata cara perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik. Pemahaman tersebut diperlukan agar program yang diajukan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam proses penyusunan program pembangunan. Melalui konsultasi dan sinkronisasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa usulan kegiatan yang disiapkan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang.
Dinas PUPR Kota Kupang berharap hasil konsultasi tersebut dapat menjadi bekal dalam menyempurnakan dokumen perencanaan DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun Anggaran 2027. Persiapan yang matang diharapkan meningkatkan kualitas usulan sekaligus memperbesar peluang dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dasar di Kota Kupang.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas PUPR untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada bidang Cipta Karya. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kota Kupang. (Yantho Sulabessy Gromang)
