Kupang, inihari.co- Pemerintah Kota Kupang mendorong penguatan kerja sama lintas sektor untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat. Upaya itu disampaikan dalam Forum Jejaring Pendanaan Iklim yang digelar di Hotel Aston Kupang, Selasa (23/06/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, lembaga pendanaan, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta kelompok pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini diarahkan untuk memperluas jejaring sekaligus membuka peluang pendanaan bagi program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Kupang Ignasius R. Lega, S.H., yang hadir mewakili pemerintah kota, membacakan sambutan Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo. Ia menyampaikan bahwa perubahan iklim bagi Kota Kupang bukan lagi persoalan yang hanya diproyeksikan terjadi pada masa mendatang.
Sebagai wilayah dengan karakteristik semi-arid, Kota Kupang menghadapi sejumlah persoalan, seperti musim kemarau yang panjang, keterbatasan sumber air, suhu tinggi, serta tekanan terhadap lingkungan. Dampaknya dapat meluas pada risiko kekeringan, cuaca ekstrem, kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat sehingga membutuhkan langkah adaptasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
Pemerintah Kota Kupang telah menjalankan sejumlah upaya untuk memperkuat ketahanan iklim. Program tersebut antara lain gerakan tanam air dan panen air, rehabilitasi daerah aliran sungai, reboisasi, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta pembangunan kota yang mempertimbangkan prinsip ketahanan terhadap perubahan iklim.
Ignasius mengatakan pemerintah daerah datang ke forum tersebut tidak hanya untuk mencari sumber pendanaan. Pemerintah, kata dia, juga membawa komitmen dan rencana aksi yang membutuhkan dukungan serta kerja sama dengan berbagai pihak. Tantangan perubahan iklim dinilai tidak dapat ditangani pemerintah sendiri tanpa keterlibatan lembaga pendanaan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.
“Pendanaan iklim bukan sekadar soal uang, tetapi merupakan investasi untuk menjaga sumber daya air, melindungi masyarakat rentan, dan memastikan generasi mendatang tetap dapat menikmati lingkungan yang layak huni,” ujar Ignasius saat membacakan sambutan Wali Kota Kupang.
Dalam forum itu, Pemerintah Kota Kupang memaparkan sejumlah risiko iklim yang dihadapi serta rencana aksi adaptasi yang sedang dan akan dilaksanakan. Paparan tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan dan prioritas daerah dengan peluang kerja sama maupun skema pendanaan yang tersedia.
Country Manager Catholic Relief Services (CRS) Indonesia dan Timor Leste, Yane A. Tamonob, mengatakan forum tersebut penting untuk mempertemukan gagasan, sumber daya, dan potensi dari berbagai pihak. Menurut dia, pembahasan pendanaan perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat dan aktor lokal sebagai bagian penting dalam menghadapi perubahan iklim.
Yane berharap forum menghasilkan tindak lanjut konkret berupa jejaring pendanaan yang lebih kuat serta akses yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan yang dihadiri antara lain perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-NTT, perangkat daerah, akademisi, NGO/LSM, mitra pendanaan, dan insan pers itu diharapkan menjadi dasar pengembangan program ketahanan iklim yang berdampak bagi masyarakat. (Yantho Sulabessy Gromang)
