Kupang, inihari.co- Sampai saat ini masih banyak masyarakat Kota Kupang yang bermasalah dengan hak kepemilikan tanah akibat membeli di dalam lokasi kawasan hutan. Mereka pada umumnya tidak mengetahui peruntukan kawasan tempat mereka membeli tanah, termasuk peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan pemerintah daerah.
Selain minimnya pengetahuan dan informasi tentang kawasan hutan dan ruang terbuka hijau yang ditetapkan pemerintah melalui RTRW, masalah utama persoalan tanah yang terjadi di Kota Kupang juga diakibatkan banyak masyarakat yang masih mengandalkan Calo dalam melakukan segala hal menyangkut pengurusan tanah.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang – Eksam Sodak, S.SiT, M.Si yang ditemui pada Kamis (04/08/2022), mengatakan, langkah antisipasi yang harus dilakukan masyarakat sebelum membeli tanah adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu peruntukan kawasan atau lokasi tempat tanah tersebut di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV (14) Kupang.
“Mereka juga dapat mengakses di gistaru.atrbpn.go.id sebab di situ terkoneksi dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat dalam melakukan pengurusan tanah termasuk pendaftaran tanah yang dibeli, sebaiknya tidak menggunakan jasa Calo. Jangan mengurus sertifikat tanah dengan memberikan kuasa kepada orang lain, namun sebaiknya datang sendiri untuk mengetahui secara jelas status tanah yang dibeli.
“Datang ke kami di Kantor Pertanahan Kota Kupang, pasti akan dilayani dengan baik seluruh hal yang berkaitan dengan pengurusan tanah. Kecuali menyangkut peralihan hak tanah itu pengurusannya di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris,” katanya.
Eksam Sodak pun menjelaskan syarat serta langkah-langkah dalam proses pengurusan sertifikat tanah.
Dirincikan, yang harus dimiliki pertama adalah bukti kwitansi dan bukti Pelepasan Hak dari tuan tanah pertama. Kedua bukti itu dibawa ke Kantor Pertanahan Kota Kupang dan ditunjukan ke petugas sembari menyatakan niat mengurus sertifikat tanah. Akan ada permintaan pengisian form yang nantinya wajib ditandatangani oleh pemohon beserta 2 orang saksi yang mengetahui riwayat tanah, beserta Lurah selaku perwakilan pemerintah di wilayah setempat.
Setelah form selesai secara lengkap sesuai prosedur atau persyaratan yang harus dilengkapi, maka selanjutnya dibuat peta bidang dan pembentukan panitia pemeriksa. Proses pengukuran peta bidang dilakukan langsung di lapangan, dan jika selesai diterbitkan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung oleh panitia pemeriksa tanah.
Pasca pemeriksaan tanah, Kantor Pertanahan Kota Kupang akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Hak. Jika lokasi tanah dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka pemilik wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu kecuali BPHTB nihil.
“Jika semua pengurusan berjalan lancar dan tidak bermasalah, maka pengajuan hingga penerbitan SK Hak bisa dilakukan selama 38 hari kerja. Setelah itu Sertifikat Tanah sudah bisa diterbitkan,” paparnya sembari mengaku bahwa biaya administrasi pengurusan sertifikat tanah nilainya relatif sesuai luasan yang dimiliki.
“Intinya dalam melakukan proses pengurusan tanah, masyarakat harus memberikan data-data yang baik dan benar, bukan data yang dipalsukan sehingga proses pembuatan sertifikat juga bisa berjalan baik dan lancar serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Eksam Sodak juga menghimbau para calon pembeli tanah untuk mengakses program Sentuh Tanahku, yakni aplikasi android yang dibuat untuk memudahkan masyarakat melakukan pengecekan berkas dan sertifikat tanah.
Sentuh Tanahku menyajikan fitur partisipasi masyarakat untuk plot bidang tanah jika sertifikat tanah masyarakat belum terdata sebagai persil bidang pada peta. Sentuh Tanahku juga memberikan informasi syarat-syarat pengurusan pelayanan disajikan beserta simulasi biaya yang interaktif sehingga masyarakat dapat memprediksi besaran biaya yang diperlukan untuk pengurusan layanan pertanahan.
“Kami juga melakukan sosialisasi berkaitan pengurusan tanah yang baik dan benar melalui MedSos. Semoga dengan pelayanan maksimal yang kami berikan bisa memotong aktivitas Calo yang marak terjadi dalam pengurusan tanah di Kota Kupang,” tutupnya. (Yantho Sulabessy Gromang)
Discussion about this post