ini Hari Flashnews
Home » Kupang Metro » Dewan Desak Walikota Segera Tetapkan Sekda Definitif

Dewan Desak Walikota Segera Tetapkan Sekda Definitif

Ketua Komisi I (Satu) DPRD Kota Kupang, Yuvensius Tukung

Kupang, inihari.co- Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Walikota Kupang Jefri Riwu Kore diminta serius mengurus pemerintahan, yakni dengan segera melakukan pengajuan nama Sekretaris Daerah (Sekda) ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk secepatnya diseleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) di sana, agar dalam waktu dekat Kota Kupang sudah bisa menetapkan dan memiliki Sekda Definitif.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Yuvensius Tukung kepada inihari.co pada Selasa, 26 Mei 2020 di kantor DPRD Kota Kupang.

Menurut Yuvensius Tukung, DPRD Kota Kupang sebenarnya sudah merasa jenuh dan bosan untuk mengingatkan pemerintah terkait pentingnya Sekda Definitif di dalam pemerintahan. Sebab hal tersebut sudah diomongkan secara terus-menerus, baik secara langsung dalam paripurna atau sidang DPRD bersama pemerintah maupun melalui media massa.

“Di masa pemerintahan Jefri Riwu Kore sebagai Walikota Kupang, Kota kupang sudah miliki Penjabat Sekda (Bukan Sekda Definitif) sebanyak tiga kali. Ini nanti kalau kita (DPRD Kota Kupang) omongin terus, jawabnya juga iya terus oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya selesaikanlah sudah proses seleksi Sekda ini, sebab jangan dikira bahwa kita di DPR itu tidak mengerti duduk persoalannya. Kita juga sudah mengumpulkan informasi-informasi perihal tertundanya Sekda Definitif,” ungkap Tukung.

Yuvensius Tukung bahkan sempat menyindir dengan gurauannya bahwa Penjabat Sekda Kota Kupang yang ketiga saat ini sudah hampir pensiun, jadi pemerintah Kota Kupang mungkin masih menginginkan adanya Penjabat Sekda yang keempat, agar Kota Kupang nantinya memecahkan rekor sebagai daerah dengan Penjabat Sekda terbanyak di Indonesia dan dikirimkan “reward” atau penghargaan dari pemerintah pusat.

Yuvensius Tukung menegaskan, pemerintah musti serius mengurus pemerintahan ini. Harus fokus, jangan sampai Sekdanya hanya Penjabat secara terus-menerus sebab nanti akan berpengaruh pada sistem-sistem pemerintahan yang lain.

Ia menjelaskan, Definitif dan Penjabat itu memiliki ruang gerak secara fungsional yang berbeda. Maksudnya, dalam hal ini Penjabat Sekda secara psikologis tak sekuat kala dia menjadi Definitif. Ada ruang-ruang yang dibatasi karena jabatannya hanya sebagai Penjabat, sehingga berbeda jika sudah Definitif.

“Oleh karena itu yang jadi pertanyaan saya, apa sih yang menyebabkan pemerintah susah sekali menentukan Sekda Definitif? Apakah Penjabat Sekda ini sudah menjadi tradisi baru di Kota Kupang sehingga sampai tahun 2020 juga masih hanya Penjabat Sekda? Apa mungkin sampai akhir masa jabatan Walikota di tahun 2022 baru ada Sekda Definitif?,” katanya.

Lebih lanjut Yuvensius Tukung mengingatkan pemerintah Kota Kupang agar jangan lagi beralasan bahwa pemerintah Provinsi tidak punya waktu atau ruang yang cukup untuk menindaklanjuti pengajuan Sekda Definitif, sebab pada dasarnya pemerintah Provinsi pada posisi yang selalu siap. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah keseriusan dari pemerintah Kota Kupang, termasuk dalam menyiapkan anggaran serta segala keperluan dalam segi teknis.

Ia mengatakan, menyangkut Sekda Definitif ini sudah menjadi PR (Pekerjaan Rumah) pemerintah Kota Kupang yang harus segera dikerjakan dan tidak boleh ditunda-tunda lagi.

“Selama ini yang terjadi di masyarakat adalah kita terkesan lambat. Saya mau tegaskan dan pastikan bahwa hal itu terjadi bukan karena DPR yang lambat. DPR selalu mengusulkan agar pemerintah Kota Kupang segera miliki Sekda Definitif, sekali pun DPR sering disuruh bungkam.”

“Memang ada orang-orang yang menghendaki DPR tidak boleh bicara. Maunya DPR diam. Untuk itu Saya berniat datang ke kantor DPR dengan kondisi mulut tertutup Lakban. Namun jika yang diharapkan sebenarnya hanya puja-puji, maka saya siap memberikan pujian asalkan Definitifkan terlebih dahulu Sekda Kota Kupang,” tegasnya. (Yantho)