ini Hari Flashnews
Home » Hukrim » Warga Kabupaten Kupang Siap Gugat Depertemen Nakertrans
607 views

Warga Kabupaten Kupang Siap Gugat Depertemen Nakertrans

Ahli Waris Saat Berdialog Dengan TNI Di Lokasi Desa Naunu

Ahli Waris Saat Berdialog Dengan TNI Di Lokasi Desa Naunu

Kupang, inihari.co- Sejumlah Tokoh Masyarakat Desa Naunu dan Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, siap menggugat Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Republik Indonesia terkait kepemilikan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di lahan seluas 1.600 Hektare di Desa Naunu dan Kelurahan Camplong.

Rencana penggugatan itu dilakukan setelah masyarakat merasa bahwa upaya penegakan hak yang mereka lakukan melalui pertemuan dan pembahasan secara kekeluargaan selama ini menghadapi jalan buntu. (Berita Terkait: Depertemen Nakertrans RI Digugat Terkait Sengketa Tanah di Pulau Timor)

Lipus, selaku seorang ahli waris tanah, pada Senin, (06/05/2019), mengatakan, total tanah milik orang tua mereka awalnya seluas 2000 hektar. Namun entah alasan apa, orang tua mereka akhirnya menyerahkan secara gratis tanah seluas 1.600 hektar kepada pihak Nakertrans. Akan tetapi menurut Lipus, penyerahan tanah yang dilakukan orang tua mereka bukan berupa pengalihan hak atas tanah sebagaimana Hak Milik (HM), namun hanya sebagai HPL atau Hak Pengelolaan.

Lipus menjelaskan, selama ini berbagai upaya telah mereka tempuh, bahkan hingga melakukan pertemuan bersama Gubernur NTT, Disnakertrans NTT, Kabupaten Kupang dan Staf Ahli Gubernur. Namun dari semua langkah yang telah dilakukan, warga tidak mendapatkan jalan keluar, malah diusir oleh TNI bersenjata lengkap yang berniat membangun sarana TNI di atas lahan seluas 558 hektar hasil pemberian Nakertrans dari tanah HPL yang didapat dari warga.

“Atas dasar itu maka kami putuskan untuk melawan semua ini melalui jalur hukum. Kami telah bertemu dan berkomunikasi dengan pengacara yang bersedia untuk mendampingi kami mencari keadilan hukum,” kata Lipus. (Berita Sebelumnya: Warga Desa Naunu Tolak Pembangunan Sarana TNI Di Wilayah Mereka)

Sementara itu, Alex Frans, pengacara kawakan yang telah diminta warga untuk membantu dalam perkara tanah tersebut, mengaku siap untuk membantu. Dirinya mengatakan, kini sudah menerima mandat dari warga beserta materi gugatan sementara untuk dipergunakan saat mendaftar di Pengadilan.

”Jika materi gugatan telah rampung maka saya akan segera membawa kasus ini ke Meja Hijau untuk diproses Hukum. Semua sudah saya pelajari, mulai dari proses penyerahan hingga penerbitan sertifikat, dan ada banyak pihak yang akan terlibat dalam kasus ini,” paparnya, Senin (06/05/2019).

Terkait sertifikat HPL yang dikuasai Depnakertrans, Menurut Alex Frans, hanya berlaku selama 6 tahun. Sesudah masa itu maka harus segera dikembalikan.

“Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seharusnya sertifikat HPL hanya berlaku 6 tahun. Sesudah itu maka wajib dikembalikan kepada pemilik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Huruf E tentang Hak Pengelolaan, Pasal 28. Dalam pasal tersebut, di poin C secara jelas mengatur tentang Hak Pakai Tanah berjangka waktu 6 tahun,” terangnya. (Yantho)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>