Kupang, inihari.co- Gugatan dari pihak Ferdinand Konay Cs dan selaku ahli waris dari Yohanis Konay 2 atau Yohanis Neluk terhadap PT. Telkom terkait keberadaan Tower atau menara pemancar sinyal di tanah yang diklaim milik Keluarga Konay Cs, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Kupang sebagaimana terlihat dalam Putusan No.6/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 21 Februari 2022.
Hal ini dikatakan Kuasa Hukum dari Vredi Wilman Markus Kolloh selaku Ahli Waris dari Karel BZ Kolloh – pemilik tanah Kolloh Et Uf yang juga sedang menggugat PT. Telkom dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang terkait hal yang sama yakni soal berdirinya Tower atau menara pemancar sinyal di tanah yang diklaim milik Keluarga Kolloh.
Berdasarkan Putusan No.6/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 21 Februari 2022, Pengadilan Negeri Kupang memutuskan bahwa gugatan dari Ferdinand Konay Cs (Anak kandung Essau Konay) adalah niet ontvankelijke verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil dimana dalam perkara a quo Konay Cs tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena Ferdinand Konay Cs bukan merupakan ahli waris Viktoria Anin.
Dalam perkara ini masuk sebagai Penggugat Intervensi yakni Susana Yuliana Konay, yang merupakan anak kandung dari Yohanis Konay 2 atau saudara dari kandung dari Essau Konay. Oleh Pengadilan Negeri Kupang, gugatan intervensi Susana Yuliana Konay juga dinyatakan niet ontvankelijke verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima karena dengan alasan yang sama.
Sebagaimana diketahui dalam gugatannya, Ferdinand Konay Cs mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa Tower Telkom adalah milik Yohanis Konay 2 berdasarkan Putusan Pengadilan Swapraja No.8 Tahun 1951 tanggal 23 Mei 1951, junto Putusan No. 65/PDT/G/1993/PN.KPG TANGGAL 20 NOVEMBER 1993 junto Penetapan Ketua PN Kupang Nomor 8/PDT/PEN/EKS/1951/ PN.Kpg tanggal 2 September 1997 dan Berita Acara Eksekusi No.08/BA/Pdt.G/1951/PN.KPG, tanggal 8 September 1997. Padahal jika merujuk pada Putusan Pengadilan Swapraja No.8 Tahun 1951 tanggal 23 Mei 1951, pemenangnya adalah Viktoria Anin, bukan Yohanis Konay 2. Nama Yohanis Konay 2 tidak ada dalam putusan No.8 Tahun 1951. Lagi pula obyek sengketa tanah Telkom Tower adalah tanah yang berbeda dengan tanah Pagar Panjang.
“Artinya dasar klaim Ferdinand Konay Cs atas tanah Kolloh Et Uf itu sama sekali tidak mempunyai landasan hukum karena putusan Nomor 8 Tahun 1951 itu menyatakan secara tegas bahwa Viktoria Anin adalah pemilik tanah Pagar Panjang dan tanah Danau Ina. Tanah Pagar Panjang sendiri berbatasan dengan tanah Kolloh Et Uf. Artinya tanah Kolloh Et Uf itu berbeda dengan tanah Pagar panjang milik Victoria Anin,” kata Yafet Y. W. Rissy, S.H, M.Si, LLM, PhD, kuasa hukum Vredi, Kamis (03/03/2022).
Pengadilan Negeri Kupang juga tidak mempertimbangkan klaim Ferdinand Konay cs berdasarkan Putusan No. 65/PDT/G/1993/PN.KPG TANGGAL 20 NOVEMBER 1993 junto Penetapan Ketua PN Kupang Nomor 8/PDT/PEN/EKS/1951/ PN.Kpg tanggal 2 September 1997 dan Berita Acara Eksekusi No.08/BA/Pdt.G/1951/PN.KPG, tanggal 8 September 1997 karena memang tidak relevan dalam perkara ini. Lagi pula ASLI putusan Putusan No. 65/PDT/G/1993/PN.KPG hingga saat ini tidak bisa ditunjukan atau dihadirkan oleh Ferdinand Konay Cs maupun oleh Kuasa Hukumnya sehingga patut diduga kuat Putusan No. 65/PDT/G/1993/PN.KPG adalah PALSU atau tidak pernah ada.
Menurut Yafet, selama ini pihak Konay Cs selalu mengumbar-umbar secara terbuka dan luas bahwa proses eksekusi tanah Pagar Panjang pada tahun 1997 berdasarkan Putusan Nomor 8 tahun 1951 dan Putusan Nomor 65 Tahun 1993, telah dilakukan dan proses eksekusinya juga meliputi tanah Kolloh Et Uf atau lokasi tempat berdirinya Tower Telkom yang barusan mereka gugat namun gugatan mereka dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
“Kalau Pengadilan Negeri Kupang tidak mengakui eksistensi dari Ferdinand Konay Cs atas tanah Kolloh Et Uf yang ‘katanya’ sudah mereka eksekusi, maka itu menunjukan bahwa klaim mereka selama ini tidak berdasar dan hanya bualan semata. Semuanya hanya omong kosong,” katanya.
Untuk itu Yafet Rissy yakin kliennya selaku ahli waris Kolloh Et Uf, dalam gugatannya kepada Telkom dan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam Perkara No. 239/Pdt.G/2021/PN Kpg akan ditindaklanjuti dengan baik oleh majelis hakim PN Kupang, sebab keberadaan Tower Telkom itu benar berdiri di atas tanah milik Keluarga Kolloh Et Uf. “Jika merujuk pada Putusan No. No.6/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 21 Februari 2022 di mana gugatan Ferdinand Konay Cs dan Susana Yuliana Konay dinyatakan tidak dapat diterima (NO), maka gugatan intervensi Ferdinand Konay Cs dalam Perkara No. 239/Pdt.G/2021/PN Kpg yang kini masuk dalam tahapan pengajuan bukti surat dan saksi, sudah sepatutnya juga dinyatakan tidak dapat diterima (NO)”.
Dimana ASLI Putusan 65/93 dan Warisan Apa Yang Ditinggalkan Oleh Yohanis Konay 2 atau Yohanis Neluk?
Menyinggung soal pengklaiman oleh ahli waris dari Yohanis Konay 2 atau Yohanis Neluk; Yafet Rissy bertanya, warisan apa yang telah ditinggalkan oleh Yohanis Konay 2 atau Yohanis Neluk? Di putusan mana yang mengatakan bahwa Yohanis Konay 2 atau Yohanis Neluk adalah pemilik tanah Pagar Panjang dan Danau Ina? Jika yang dimaksudkan adalah Putusan 65 tahun 1993, maka sepanjang fotocopy putusan No. 65 tahun 1993 yang diduga palsu dan beredar luas di masyarakat tersebut secara nyata merujuk pada Putusan No. 8 tahun 1951, maka Putusan Nomor 8 tahun 1951 itu menyatakan bahwa pemilik tanah Pagar Panjang dan Danau Ina adalah Viktoria Anin.
Soal Putusan Nomor 65 Tahun 1993 yang sering dipakai Konay Cs dalam pengklaiman tanah, Yafet menanyakan keberadaan putusan atau salinan asli dari putusan itu, sebab sampai hari ini hanya ada fotokopi atas fotokopi yang ditunjukkan. Bahkan Pengadilan Negeri Kupang sekalipun tidak bisa memberikan Putusan Asli 65 tahun 1993 tersebut. “Kami sudah memegang surat pengantar dari Pengadilan Negeri Kupang atas permintaan kami atas Putusan 65 tahun 1993, tetapi Pengadilan Negeri Kupang sekalipun hanya memberikan fotokopi atas fotokopi Putusan 65 tahun 1993 tersebut” ungkapnya.
Yafet sangat menyayangkan jika selama ini pihak Konay Cs bisa dengan mudah melakukan pengklaiman dan juga mengintervensi perkara tanah orang lain hanya dengan menggunakan putusan fotokopi tanpa asli. Misalnya, dalam perkara antara Kolloh melawan Undana, waktu itu Konay Cs masuk sebagai penggugat intervensi dan menggunakan Putusan Nomor 65 Tahun 1993 sebagai dasar klaim tapi Konay Cs tidak bisa menunjukan Asli putusan tersebut. Pertanyaannya, apakah fotokopi tanpa asli bisa dipakai menjadi dasar seseorang untuk mengklaim hak atas tanah? Kalau fotokopi bisa dipakai maka semua orang bisa mengklaim tanah milik orang lain seenaknya. Jika ini yang terjadi maka tatanan keadilan dan hukum rusak..!!
Terkait sengketa ahli waris antara sesama anak dan ahli waris Yohanis Konay 2 atau Yohanis Neluk, Yafet mengatakan, jika para Konay saling mengaku sebagai yang paling berhak atau sama-sama berhak atas warisan Yohanis Konay 2 atas perkawinannya dengan Elisabet Tomodok, itu adalah hak mereka. Masalahnya adalah Yohanis Konay 2 tidak meninggalkan warisan apapun,termasuk tanah Danau Ina dan Tanah Pagar Panjang karena kedua tanah ini adalah milik Victoria Anin berdasarkan Putusan Nomor 8 tahun 1951. “Patut dicatat bahwa ahli waris dari Viktoria Anin sampai hari ini masih hidup sehingga merekalah yang berhak mewarisi tanah Pagar Panjang dan tanah Danau Ina. Jadi ini hanya soal waktu bagi ahli waris Viktoria Anin untuk memperoleh kembali harta warisan miliknya,” ujarnya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa Viktoria Anin tidak pernah menyerahkan hak warisnya kepada orang lain selain anak kandungnya. Essau Konay (Alm.) dan anak-anaknya mengaku sepihak bahwa Viktoria Anin telah menyerahkan warisannya kepada Essau Konay. Ini cerita bualan Essau Konay Alm dan anak-anaknya. “Perlu kami tegaskan bahwa semasa hidupnya Viktoria Anin telah menulis surat resmi untuk membantah klaim penyerahan warisan tersebut”.
Bahkan lanjut Yafet, Urbanus Laik, salah satu saksi yang menandatangani surat penyerahan palsu tersebut telah membantah bahwa surat penyerahan tersebut tidak pernah dibuat oleh Viktoria Anin tetap rekayasa Essau Konay semata. Surat bantahan Viktoria Aini tersebut ditujukan kepada 17 pihak diantaranya kepada Gubernur, Bupati KDI II Kupang, Danrem, Kapolda NTT, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, Lurah Oesapa dan termasuk Essau Konay. “Kami memegang semua surat aslinya”, tutupnya. (Yantho Sulabessy Gromang)
