{"id":8082,"date":"2026-07-29T22:21:28","date_gmt":"2026-07-29T15:21:28","guid":{"rendered":"https:\/\/inihari.co\/?p=8082"},"modified":"2026-07-29T22:21:28","modified_gmt":"2026-07-29T15:21:28","slug":"pertamina-akui-pengawasan-distribusi-minyak-tanah-masih-manual-harga-tinggi-banyak-dipicu-ulah-pengecer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/inihari.co\/?p=8082","title":{"rendered":"Pertamina Akui Pengawasan Distribusi Minyak Tanah Masih Manual, Harga Tinggi Banyak Dipicu Ulah Pengecer"},"content":{"rendered":"

Kupang, inihari.co-<\/strong> PT Pertamina Patra Niaga mengakui sistem pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga kini masih mengandalkan pencatatan manual. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi di lapangan.<\/p>\n

Pengakuan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pelayanan Distribusi Minyak Tanah bersama Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT yang berlangsung di Kupang pada Senin (27\/07\/2026).<\/p>\n

Manager Sales Retail Area NTT Pertamina Patra Niaga, Andry Setiawan<\/strong>, menjelaskan pengawasan distribusi selama ini dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pengiriman minyak tanah, rekap penyaluran harian dan bulanan, serta logbook distribusi milik agen.<\/p>\n

Selain monitoring rutin setiap bulan, Pertamina juga menjadwalkan pelaksanaan pra-audit internal terhadap seluruh agen pada 28 Juli hingga 5 Agustus 2026. Audit tahunan juga dilakukan oleh sejumlah lembaga, termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<\/p>\n

Meski demikian, Pertamina mengakui sistem yang masih berbasis dokumen manual membuat proses pengawasan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam mendeteksi penyimpangan distribusi secara cepat.<\/p>\n

Terkait keluhan masyarakat mengenai tingginya harga minyak tanah, Pertamina menegaskan distribusi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Utara berjalan normal. Adapun kendala pasokan ke wilayah kepulauan seperti Sabu, Rote, dan Lembata lebih banyak dipengaruhi kondisi cuaca yang menyebabkan kapal pengangkut tidak dapat berlayar.<\/p>\n

Pertamina menyebut hasil komunikasi dengan para agen menunjukkan stok minyak tanah di wilayah tersebut sebenarnya masih aman. Persoalan yang paling banyak ditemukan justru terjadi setelah minyak tanah sampai di pangkalan.<\/p>\n

Menurut Pertamina, sebagian pangkalan diduga menjual minyak tanah kepada pengecer yang kemudian menjual kembali kepada masyarakat dengan harga jauh di atas HET. Praktik inilah yang dinilai menjadi penyebab utama tingginya harga minyak tanah di tingkat konsumen.<\/p>\n

Perusahaan menegaskan kewenangannya terbatas pada pengawasan terhadap agen dan hubungan usaha dengan pangkalan. Sementara penertiban terhadap pengecer menjadi kewenangan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum. Pertamina juga mengungkapkan telah dua kali melakukan audiensi dengan pemerintah daerah untuk membahas penertiban pengecer, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang konkret.<\/p>\n

Apabila ditemukan pelanggaran oleh agen maupun pangkalan, Pertamina dapat menjatuhkan sanksi mulai dari teguran, surat peringatan, pembinaan khusus hingga pemutusan hubungan usaha. Bahkan jika terdapat oknum internal Pertamina atau SPBU yang terbukti terlibat dalam praktik penimbunan atau penyimpangan distribusi, perusahaan menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan.<\/p>\n

Pertamina juga mengajak masyarakat aktif melaporkan dugaan penyimpangan distribusi minyak tanah melalui Pertamina Call Center 135 maupun kanal pengaduan resmi lainnya dengan menyertakan identitas serta bukti pendukung. Di sisi lain, perusahaan mendorong pemerintah daerah membentuk sistem rayonisasi agen dan memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum agar distribusi minyak tanah bersubsidi semakin transparan, tepat sasaran, dan harga yang diterima masyarakat tetap sesuai ketentuan. (Yantho Sulabessy Gromang)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kupang, inihari.co- PT Pertamina Patra Niaga mengakui sistem pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi di Provinsi Selengkapnya<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8086,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,1],"tags":[904,905],"newstopic":[],"class_list":["post-8082","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kota-kupang","category-nttinihari","tag-andry-setiawan","tag-pt-pertamina-patra-niaga"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8082","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8082"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8082\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8089,"href":"https:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8082\/revisions\/8089"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8086"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8082"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8082"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8082"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fnewstopic&post=8082"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}