ini Hari Flashnews
Home » Hukrim » Kasus OTT Kadis PUPR Kota Kupang: Penyerahan Uang Tanpa Paksaan Apalagi Pemerasan

Kasus OTT Kadis PUPR Kota Kupang: Penyerahan Uang Tanpa Paksaan Apalagi Pemerasan

Suasana Sidang Keterangan Saksi

Kupang, inihari.co- Yanto Ekon selaku Penasehat Hukum dari Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang – Hengky Ndapamerang, menilai tidak ada unsur pemaksaan dan pemerasan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 07 April 2022 lalu terhadap kliennya.

Menurut Yanto Ekon, inisiatif pemberian uang senilai 15 juta yang diterima Hengky Ndapamerang, justru datang dari Ketua Real Estate Indonesia – REI NTT – Bobby Pitoby setelah Hengky Ndapamerang menyatakan tidak ada anggaran perjalanan dinas untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

“Inisiatif memberikan uang itu adalah dari Boby sendiri selaku Ketua REI yang menyatakan siap membantu. Hengky tidak pernah meminta maupun memaksa untuk diberikan uang,” kata Yanto Ekon usai sidang lanjutan perkara OTT dengan terdakwa Hengki Ndapamerang di Pengadilan Tipikor, Selasa (09/08/2022).

Sidang lanjutan itu menghadirkan empat saksi, terdiri dari dua saksi Kejati yang melakukan OTT dan Plt Kepala Dinas PUPR Kota Kupang – Maksi Dethan serta Kabid Bina Marga PUPR Kota Kupang – Paulus Gwiputra.

Sidang dipimpin Mieke Priyantini selaku Hakim Ketua, didampingi dua Hakim Anggota, Sarlota Marselina Suke dan Eka Setiawan.

Dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTT, hadir Selesius Guntur, Harry C. Franklin dan Emerensiada Djehamat.

Sementara dari pihak terdakwa, penasihat hukum John Rihi, Mell Ndaomanu, Yanto Ekon dan Rian kapitan. Hengki Nadpamerang sendiri menghadiri sidang tersebut secara online.

Berdasarkan kesaksian oleh Maksi Dethan di dalam persidangan, mengungkapkan bahwa sehari sebelum OTT oleh Kejati, Terdakwa dan Ketua REI NTT – Bobby Pitoby bersama tiga rekannya bertemu di ruangan terdakwa. Kedatangan REI itu bermaksud menanyakan pengajuan PBG yang belum terbit sejak diajukan Sembilan bulan lalu.

Kepada REI, sebut Maksi, terdakwa menyatakan terjadi perubahan nomenklatur kepengurusan PBG sehingga harus terlebih dahulu berkonsultasi ke Kemendagri.

Terdakwa lalu menyatakan belum ada anggaran untuk perjalanan konsultasi ke Kemendagri, yang kemudian direspon Ketua REI NTT – Bobby Pitoby dengan menyatakan siap membantu biaya perjalanan untuk konsultasi ke Kemendagri.

“Terdakwa Hengki hanya mengatakan belum ada dana, namun Bobby meresponya dan mengatakan akan membantu,” ujar Maksi.

Namun, lanjut Maksi, sehari setelah itu yakni tanggal 07 April 2022, dua anggota REI NTT datang ke kantor menyerahkan uang, beberapa menit sebelum Kejaksaan melakukan OTT. Dengan penemuan uang di lokasi, mereka semua kemudian dipanggil ke Kejati dan sembari membawa dan menunjukkan barang bukti.

Saksi Paulus Gwiputra juga mengatakan hal serupa. Menurutnya Bobby Pitoby yang awalnya mengatakan akan membantu biaya perjalan dinas saat bertemu terdakwa pada 06 April 2022 di ruangan kerja terdakwa. Saat itu Paulus Gwiputra bersama Maksi Dethan berada dalam ruangan tedakwa dan mendengar langsung pernyataan Bobby Pitoby.

Untuk diketahui, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dipending dan akan dilanjutkan pada Selasa, 16 Agustus 2022 mendatang. (RP/Yantho Sulabessy Gromang)