ini Hari Flashnews
Home » Hukrim » Eksekusi Tanah Danau Ina Dinilai Bermasalah, Ahli Waris Victoria Anin Gugat Esau Konay Cs

Eksekusi Tanah Danau Ina Dinilai Bermasalah, Ahli Waris Victoria Anin Gugat Esau Konay Cs

Pengacara Handal Yafet Y. W. Rissy, S.H, M.Si, LLM, PhD

Kupang, inihari.co- Ahli Waris dari Philipus Kolloh yakni Yavet Kolloh dan Ahli Waris dari Yunus Daniel Samadara yakni Thidoris Frans Samadara, Victoria Samadara dan Adriana Samadara, telah mendaftarkan perkara Perdata atau gugatan terhadap Esau Konay (Alm) beserta para ahli warisnya terkait proses eksekusi tanah Danau Ina tahun 1996.

Pendaftaran perkara dari Cucu Kandung Victoria Anin – Sang Pemilik Tanah Pagar Panjang dan Danau Ina tersebut, telah teregister di Pengadilan Negeri (PN) kupang dengan nomor 171/Pdt.Bth/2022/PN Kpg.

Kuasa Hukum Penggugat – Yafet Y. W. Rissy, S.H, M.Si, LLM, PhD mengatakan, alasan kliennya melakukan gugatan sebab proses eksekusi tanah Danau Ina yang dilakukan pada tahun 1996 dinilai bermasalah dan cacat hukum.

Menurutnya, semua bermula dari tahun 1991. Saat itu Ahli Waris dari Victoria Anin yakni Philipus Kolloh dan Yunus Daniel Samadara telah mendaftarkan permohonan eksekusi terhadap tanah Danau Ina dan Pagar Panjang, namun permohonan mereka tidak ditanggapi oleh PN.

Philipus Kolloh dan Yunus Daniel Samadara kemudian bersurat ke Mahkamah Agung (MA) mempersoalkan hal tersebut.

Usai direspon MA, PN Kupang akhirnya diperintahkan untuk menindaklanjuti permohonan eksekusi dari Philipus Kolloh dan Yunus Daniel Samadara berdasarkan perkara nomor 8 tahun 1951.

PN kemudian melakukan pemeriksaan setempat untuk memeriksa kembali batas-batas tanah Danau Ina dan Pagar Panjang.

“Peta yang dipakai PN sebagai rujukan adalah peta pemeriksaan ulang milik Victoria Anin yang dibuat bersama Fetor Amabi beserta pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Danau Ina dan Tanah Pagar Panjang tertanggal 2 februari 1986,” kata Yafet Rissy, Selasa (12/07/2022).

Usai melakukan pemeriksaan batas-batas tanah, dikeluarkanlah penetapan Ketua PN Kupang no. 8/.Pdt/PEN.Eks/1951/PN.KPG tanggal 5 Maret 1996. PN menugaskan Panitera atas nama Gerson Tanuab untuk membacakan berita acara eksekusi. Namun yang mengherankan, obyek sengketa yakni tanah Danau Ina yang dieksekusi saat itu diserahkan kepada Esau Konay dengan keterangan sebagai Ahli Waris Penggugat.

“Sedangkan kita tahu bahwa Ahli Waris Penggugat adalah Philipus Kolloh dan Yunus Daniel Samadara. Siapa Esau Konay? Dia bukan pihak yang berperkara dalam perkara nomor 8 tahun 1951. Esau Konay bukan Ahli Waris dari Victoria Anin,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan Silsilah yang dituliskan Victoria Anin, Esau Konay adalah Anak dari Yohanes Konay 2, yakni adalah anak hasil hubungan tidak sah antara Maria Konay dengan Urbanus Neluk, Suami Sah dari Henderina Konay, Saudari Kandung Maria Konay.

Dijelaskan, pada tahun 1935, sehubungan Marga Neluk tidak mengakui dan Marga Konay juga tidak mengakui, maka Yohanes Neluk atau Yohanes Konay 2 menuliskan pernyataan bahwa dirinya bersama keturunannya tidak berharap warisan apa pun dari Marga Neluk maupun Konay. Tetapi jika diberikan maka akan diterima. “Surat pernyataan itu ditulis bermaterai 1 rupiah di saat Indonesia belum merdeka,” terang Yafet Rissy.

Untuk itu, terkait penyerahan objek eksekusi ke Esau Konay, Yafet Rissy menegaskan, itu merupakan tindakan Error In Persona. Esau konay dinilai tidak memiliki legal standing untuk menerima warisan Tanah Danau Ina maupun Pagar Panjang jika dasarnya adalah perkara nomor 8 tahun 1951 atau putusan MA nomor 63.K/Pdt/1953 tertanggal 31 Agustus 1955.

Penyerahan objek eksekusi oleh Gerson Tanuab itu juga dinilai salah secara person, sebab Esau Konay Bukan Pemohon Eksekusi dan Bukan Ahli Waris dari Victoria Anin. Penyerahan itu lagi-lagi dinilai merupakan suatu kesalahan dan cacat yang fundamental yang terpelihara sampai hari ini, yang dijaga kerahasiaannya agar publik tidak mengetahuinya.

“Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Kupang no. 8/BA.Pdt.G/1951/PN.KPG tanggal 15 Maret 1996 untuk hak atas tanah Danau Ina kepada Esau Konay, batas-batasnya juga tidak sesuai. Dalam eksekusi mereka telah mengambil seluruh tanah Kolloh Et Uf. Mereka merampok tanah Kolloh Et Uf melalui eksekusi itu,” ungkap Yafet Rissy.

Dijelaskan, selain Kolloh – Samadara sebagai ahli waris tanah Victoria Anin, ada juga tanah Kolloh Et Uf yang menjadi hak milik keluarga Kolloh. Itu harus dibedakan sebab telah menyebabkan Error In Objecto dalam eksekusi tersebut.

Berdasarkan segala kesalahan yang sudah terjadi, maka Ahli Waris Kolloh dan Samadara sebagai warga indonesia yang taat hukum, meminta pengadilan mengembalikan penyerahan yang salah itu tersebut. Penyerahan tanah di tahun 1996 harus dibatalkan dan diserahkan kepada Ahli Waris Dari Para Pemohon Eksekusi.

“Klien kami juga tidak mau merampas tanah milik orang lain, yakni tanah Kolloh Et Uf, sehingga batas tanah harus dikembalikan sebagaimana yang ditetapkan dalam gambar situasi tahun 1986 yang dibuat oleh Victoria Anin, yang sebelumnya dijadikan rujukan dalam pemeriksaan setempat oleh pengadilan PN kupang saat itu,” kata Yafet Rissy.

Terkait adanya putusan 65 tahun 1993, Yafet Rissy dengan tegas mengatakan bahwa PN tidak bisa mengalihkan objek perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara nomor 8 tahun 1951, sebab sudah ada putusan Inkracht dari MA yang hirarkinya lebih tinggi dan final dibandingkan PN. Menurutnya telah menjadi pelecehan terhadap hirarki pengadilan juga pelecehan terhadap putusan MA, dan merupakan penghinaan besar bagi MA jika PN bisa mematahkan putusannya.

“Banyak sekali kejanggalan pada putusan 65 tahun 1993. Dalam putusan itu juga mengatakan bahwa Kolloh dan Samadara tidak berhak mengajukan permohonan eksekusi, sedangkan Ibu Kandung mereka yang menang perkara. Belum lagi putusan itu sampai hari ini tidak ada aslinya,” ucapnya.

Yafet Rissy mengaku, usai persoalan Tanah Danau Ina, pihaknya akan beralih ke Tanah Pagar Panjang. Setelah itu, dirinya siap menggugat putusan 65 tahun 1993, sebab dirinya kini sedang mempertimbangkan langkah-langkah pidana terkait penerbitan putusan tersebut karena diduga kuat hanyalah pemalsuan dokumen pengadilan. (Yantho Sulabessy Gromang)