ini Hari Flashnews
Home » NTT Ini Hari » PDIP dan Nasdem Berikan Sejumlah Catatan Kritis Bagi Pemerintah Sabu Raijua

PDIP dan Nasdem Berikan Sejumlah Catatan Kritis Bagi Pemerintah Sabu Raijua

Karel Modjo Djami, S.Sos. saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi PDIP DPRD Sabu Raijua

Menia, inihari.co- Melalui Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sabu Raijua, Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sabu Raijua memberikan sejumlah catatan kritis terhadap penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2021.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Pendapat Akhir yang dibacakan oleh Ketua Fraksi – Karel Modjo Djami, S.Sos. mengatakan, penyerapan anggaran oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua belum maksimal. Hal itu tentunya mempengaruhi kesuksesan dalam pelaksanaan program kerja yang sudah ditetapkan.

Menurut Fraksi PDIP, restrukturisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua juga masih terkesan klise semata dan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Restrukturisasi harus dilakukan secara baik, sebab dengan struktur atau tatanannya baik maka pengelolaan APBD juga bisa berjalan dengan baik.

Terkait perkembangan pengurusan Perusahaan Daerah (PD) Rai Hawu, Fraksi PDIP menilai adanya ketidakseriusan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam mengelola atau mengurus PD tersebut. Hal itu dikarenakan, keberadaan PD Rai Hawu telah menghabiskan atau merugikan APBD Kabupaten Sabu Raijua dalam jumlah yang besar sebagaimana tertuang dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kini masih menyisakan persoalan hukum.

“Fraksi PDIP memberikan penegasan keras kepada pemerintah untuk segera melikuidasi PD Rai Hawu dan melakukan terobosan yang lebih inovatif,” kata Karel Modjo Djami, Senin (11/07/2022).

Lebih lanjut dikatakan, terkait keputusan Bupati Sabu Raijua soal pemberhentian dan pengangkatan tenaga kontrak daerah yang baru, menurut Fraksi PDIP, semestinya dilakukan sesuai regulasi oleh tim seleksi yang berkompeten. Pemberhentian dan pengangkatan tenaga kontrak daerah tidak boleh hanya berdasarkan rasa suka atau tidak suka, apalagi berdasarkan kedekatan politik semata oleh Bupati Nikodemus Rihi Heke.

Sementara Fraksi Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), melalui pendapat akhir yang dibacakan Anindha Maharani Alboneh selaku Sekretaris Fraksi, menyarankan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (PKKO) Kabupaten Sabu Raijua mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar pemanfaatan dan pengelolaan Dana Bos bisa berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fraksi Nasdem juga meminta pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk segera meningkatkan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sabu Raijua dari tipe D ke tipe C sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pengurusan akreditasi dan penyediaan dokter, terutama dokter spesialis yang dibutuhkan daerah. (Lukas Riwu)