Ini Hari Berita Hari Ini Semuanya Ada Di Sini
Anggota DPRD Kota Kupang asal Partai Golkar – Alfred Djami Wila
Kupang, inihari.co- Proses pembayaran Tambahan Penghasilan sebesar 500 ribu rupiah yang biasa diterima bersamaan dengan penerimaan gaji bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Kupang, menuai protes. Protes tersebut datang dari PTT di Kecamatan Alak yang ada di sejumlah Kelurahan.
Menurut salah satu PTT di salah satu Kelurahan di Kecamatan Alak yang tak ingin namanya disebut, mengatakan, sampai saat ini dirinya bersama para PTT lain di Kecamatan Alak belum menerima dana tambahan penghasilan khusus untuk bulan Mei. Sedangkan tambahan penghasilan bulan Juni telah mereka terima tanpa masalah seperti bulan sebelumnya yakni Januari hingga April.
“Jadi kami biasanya setiap bulan selalu menerima gaji 2 juta rupiah ditambah 500 ribu rupiah tambahan penghasilan. Sehingga, total penerimaan kami per bulan sebesar 2 juta 500 ribu rupiah. Namun yang kami sayangkan, kenapa khusus untuk bulan Mei sampai hari ini tidak kami dapatkan,” ujarnya, Senin (27/06/2022).
Dikatakan, awalnya dirinya bersama rekan PTT lain berharap agar penambahan penghasilan untuk bulan Mei yang belum sempat diterima, akan dibayarkan bersamaan dengan gaji dan penambahan penghasilan bulan Juni. Namun di saat penerimaan gaji bulan Juni, ternyata hal itu tidak terjadi.
“Penambahan penghasilan sebesar 500 ribu rupiah itu kan hak kami yang wajib diterima setiap bulan sejak Januari 2022 lalu. Tapi mengapa dari bulan Januari sampai April dibayarkan, tapi bulan Mei tidak. Kemudian di bulan Juni dibayarkan lagi tanpa membayar jatah bulan Mei yang terlewatkan,” katanya sembari bertanya.
Dirinya takut jika hak para PTT di sejumlah Kelurahan di Kecamatan Alak terhadap penambahan penghasilan bulan Mei dihilangkan begitu saja tanpa ada penjelasan. Dirinya takut uang tersebut “hangus” tanpa ada klarifikasi dari pemerintah Kota Kupang.
“Kami tidak ingin seiring waktu lalu pemerintah seolah-olah melupakan hak kami di bulan Mei. Masa semua PTT di Dinas-Dinas maupun Kelurahan di Kecamatan-Kecamatan lain menerima hak mereka termasuk untuk bulan Mei, tapi PTT di Kelurahan se Kecamatan Alak tidak menerimanya,” ungkapnya gelisah.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang – Alfred Djami Wila yang dikonfirmasi menyangkut persoalan tersebut, mengatakan bahwa jika benar hal itu terjadi maka pemerintah wajib memberikan penjelasan dan klarifikasi.
Menurutnya, penambahan gaji bagi PTT merupakan kesepakatan pemerintah dan DPRD dalam sidang APBD Murni yang tentunya telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang. Sehingga, total gaji PTT sebesar 2 juta 500 ribu rupiah memang sudah wajib diberikan setiap bulan oleh pemerintah kepada PTT.
“Pemerintah tidak ada alasan untuk tidak memberikan hak para PTT. Apalagi kalau yang lainnya lancar tapi di Kelurahan se Kecamatan Alak yang bermasalah. Itu tidak boleh terjadi. Akan menjadi tanda tanya besar jika mereka tidak membayarkan hak PTT di bulan Mei,” ujarnya, Selasa (28/06/2022).
Alfred Djami Wila menjelaskan, hak PTT harusnya diberikan sesuai apa yang sudah ditetapkan. Tujuannya agar uang yang sudah dianggarkan oleh pemerintah dapat tersalur sesuai aturan yang berlaku.
“Pemerintah seharusnya menjalankan apa yang sudah disepakati bersama dengan DPRD secara baik. Hak PTT di Kecamatan Alak harus dibayar penuh, jangan ada lompat-lompat, bulan ini bayar, lalu bulan lain tidak,” tegasnya. (Yantho Sulabessy Gromang)
