ini Hari Flashnews
Home » NTT Ini Hari » Gubernur Diminta Perintahkan Inspektorat Audit Kasus Batalnya PKS BPKAD dengan Bank NTT

Gubernur Diminta Perintahkan Inspektorat Audit Kasus Batalnya PKS BPKAD dengan Bank NTT

Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi NTT – Jonas Salean, SH, M.Si

Kupang, inihari.co- Berdasarkan hasil analisis Pansus DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tunggakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun anggaran 2020, tunggakan PAD sebesar Rp.107.241.069.811. Sementara pada Tahun Anggaran 2021, tunggakan meningkat menjadi Rp.144.770.253.236.

Ketua Komisi 3 DPRD DPRD Provinsi NTT – Jonas Salean, SH, M.Si mengatakan, berdasarkan pemandangan umum Fraksi Golkar, terjadi tunggakan PAD Provinsi NTT karena kombinasi tiga variabel utama, yakni antara lain akibat sistem akuntansi pemerintah yang berbasis Akrual, kinerja UPTD di Kabupaten/Kota hanya mengandalkan tenaga kontrak dengan biaya operasional yang sangat rendah, dan penentuan target baru setiap tahun yang masih bersifat inkremental karena belum tersedianya basis data kendaraan bermotor yang akurat.

Jonas Salean yang ditemui di ruangannya, Kamis (19/05/2022) mengatakan, salah satu penyebab terjadinya peningkatan tunggakan PAD karena adanya pembatalan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Bank NTT.

“Jadi pernah ada PKS yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi, cq BPKAD dengan PT BPD NTT (Bank NTT) di mana disepakati agar Samsat Online diintegrasikan penuh dengan sistem Online Bank NTT. Namun PKS tersebut dibatalkan secara sepihak oleh BPKAD karena BPKAD enggan memberikan seluruh data kendaraan bermotor untuk diinput dalam sistem Online Bank NTT,” ungkapnya.

Pasca pembatalan yang dilakukan BPKAD, menurut Jonas Salean, BPKAD kembali menyewa Vendor di luar Bank NTT dengan biaya milyaran rupiah dengan segala resiko. Sementara bila diintegrasikan penuh dengan bank NTT maka hal tersebut menjadi Zero Cost dan seluruh data kendaraan bermotor terjamin keamanannya serta segala penyimpangan bisa diminimalisir.

“Kerjasama BPKAD dan Bank NTT sekarang hanya pada payment gateway saja. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar meminta Gubernur Viktor Laiskodat untuk memerintahkan Inspektorat Provinsi NTT agar melakukan audit terhadap kasus batalnya Perjanjian Kerja Sama tersebut, khususnya oknum-oknum yang bertanggung jawab terhadap masalah itu,” tegasnya.

Jonas Salean mengaku, tanpa basis data subyek dan obyek pajak yang akurat, aman dan dapat diakses secara online secara real time, maka Provinsi NTT sulit meningkatkan PAD setiap tahun secara signifikan. (Yantho Sulabessy Gromang)