ini Hari Flashnews
Home » Nasional » DKP Provinsi NTT Dukung Event Pariwisata Wilayah Perbatasan Untuk Cegah Aktivitas Lintas Batas Ilegal

DKP Provinsi NTT Dukung Event Pariwisata Wilayah Perbatasan Untuk Cegah Aktivitas Lintas Batas Ilegal

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKP Provinsi NTT – George M. Hadjoh, SH

Kupang, inihari.co- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung penyelenggaraan event-event lokal hingga bertaraf nasional maupun internasional di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah Kabupaten Rote Ndao yang sampai kini sering terjadi aktivitas lintas batas ilegal oleh pihak atau kelompok tertentu.

Hal ini dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKP Provinsi NTT – George M. Hadjoh, SH, Selasa (08/03/2022) saat ditemui di ruangannya.

Dikatakan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT maupun Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi NTT, salah satu indikator keberhasilan adalah menurunkan aktivitas lintas batas ilegal dari Indonesia ke Australia yang sering terjadi melalui perairan NTT.

Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak imigran yang menggunakan jasa nelayan lokal, baik dari Kupang maupun Rote Ndao untuk mengantar mereka melintas batas secara ilegal ke Negara Australia. Nelayan lokal yang mengantar pada dasarnya tergiur dengan keuntungan yang didapat, walaupun resiko perahu bisa ditenggelamkan dan mereka ditahan oleh pihak Australia.

Selain itu, lintas batas ilegal juga sering terjadi akibat warga lokal dari Kupang dan Rote Ndao yang memang sengaja melakukannya dengan harapan agar ditangkap dan ditahan di Negara Australia. Tujuannya agar di masa tahanan nanti, mereka bisa dimanfaatkan untuk bekerja mendapatkan penghasilan yang cukup, yang jika dihitung dan dibandingkan maka keuntungannya lebih besar dari pada mereka melaut.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pihak pemerintah Provinsi NTT bersama DKP Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan pihak Kabupaten Rote Ndao dan Pemerintah Pusat serta pihak Pol Air Polda NTT, Lantamal 7 Kupang, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Kupang, untuk berkolaborasi menekan aktivitas lintas batas ilegal dari perairan Rote Ndao ke Australia.

“Hal yang telah didiskusikan untuk ditindaklanjuti dalam kerja kolaborasi adalah kita melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar masyarakat tidak mudah terbujuk rayu dalam melakukan aktivitas lintas batas dengan apa pun alasannya,” kata George Hadjoh yang juga adalah Kepala Biro (Karo) Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTT.

Dirinya menjelaskan, implementasi dari kegiatan pemberdayaan ekonomi itu bisa ditindak-lanjuti dengan bentuk penyelenggaraan event-event bersama pemerintah Australia. Event-event tersebut dipercaya bisa menghambat terjadinya aktivitas lintas batas jika dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang tepat.

“Maksudnya begini, untuk melintasi perairan Australia maka pelintas harus melakukannya tepat waktu yakni pada musim tenang di mana cuaca kondusif dan laut bersahabat. Mereka tidak mungkin melakukannya saat musim hujan angin atau cuaca buruk. Untuk itu, event-event nantinya kita selenggarakan di saat musim tenang, cuaca kondusif, sehingga konsentrasi para nelayan akan lebih berfokus pada event yang diselenggarakan sehingga mereka tidak lagi melakukan lintas batas ilegal di musim tersebut,” ujarnya.

Event-event yang akan diselenggarakan itu antara lain, Lomba Selancar, Lomba Dayung Cepat, Lomba Volly Pantai, dan Lomba Mancing Internasional di Kabupaten Rote Ndao sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Australia.

Diharapkan, dengan adanya event-event tersebut, selain mengurangi aktivitas lintas batas ilegal di musim panas atau musim air laut tenang, juga dapat menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Rote Ndao.

Terkait adanya pembentukan Masyarakat Pengawas Pesisir, George Hadjoh mengaku, pihaknya sangat menyambut baik hal tersebut, sebab pembentukan yang diprakarsai oleh kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu juga telah dilengkapi dengan berbagai macam peralatan pendukung. Selain itu, Masyarakat Pengawas Pesisir juga mendapat dukungan dari external agency yang memiliki empati terhadap persoalan lintas batas ilegal ke Australia. (Yantho Sulabessy Gromang)