Pemprov NTT Buka Ruang bagi Investor Yang Mau Mengelola Hotel Sasando

Plt Kadis Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT – Dr. Zeth Sony Libing

Kupang, inihari.co- Setelah melakukan penyegelan terhadap Hotel Sasando pada Rabu, 19 Juni 2019 lalu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur langsung mengambil alih pengelolaan Hotel tersebut. Namun dalam pengambil-alihan itu, Pemerintah tetap memberdayakan semua karyawan seperti biasa tanpa ada yang di PHK, kecuali yang mengundurkan diri.

Hal itu dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT – Dr. Zeth Sony Libing yang ditemui di ruangannya pada Senin, (22/07/2019), sembari mengaku pengambil-alihan Hotel Sasando di bulan Juni lalu itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendgari) Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Daerah.

Menurut Libing, sebelum melakukan penyegelan dan pengambil alihan Hotel Sasando, Pemerintah sudah melakukan Somasi kepada manajemen lama untuk menyelesaikan persoalan hutang mereka. Pemerintah sudah memberikan peringatan pertama, kedua, hingga peringatan ketiga sebelum akhirnya disegel dan diambil-alih. Tahapan tersebut sudah dilakukan secara panjang sejak tahun 2018 lalu.

Pasca pengambil-alihan Hotel Sasando, sesuai Permendagri maka ada ruang selama 40 hari untuk mediasi.

Terkait kelanjutan dari pengelolaan Hotel itu, Sony mengaku, Pemerintah Provinsi NTT saat ini membuka ruang seluas-luasnya kepada para Investor yang ingin melakukan investasi di hotel tersebut.

Pemerintah melalui kebijakannya juga sedang melakukan pendataan terhadap aset milik daerah, baik itu aset yang sedang dikerjasamakan dengan pihak ketiga maupun aset yang belum dikelola sama sekali, termasuk aset tanah yang kosong. Dan semua aset-aset itu akan diberikan kesempatan kepada bagi para investor yang ingin berinvestasi untuk mengelolanya.

“Pemerintah provinsi NTT akan melaunching 13 bidang tanah milik pemerintah Provinsi yang ada di wilayah Kota dan kabupaten Kupang. Tanah-tanah tersebut nantinya dibuka ruang untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Tujuannya adalah, agar hasil kerjasama bisa digunakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan adanya peningkatan PAD, maka Pemerintah nantinya bisa menggunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan pelayanan umum. Salah satunya adalah untuk digunakan dalam membantu menyelesaikan masalah stunting, busung lapar, serta pembangunan dan perbaikan jalan-jembatan yang buruk di NTT,” tutupnya. (Yantho)