Kupang, inihari.co- Pemanfaatan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) sampai saat ini masih sering digunakan dalam setiap ajang politik, baik pada Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun Pemilihan Legislatif (Pileg). Sedangkan akibat dari pemanfaatan isu tersebut, sangat rentan untuk menciptakan pertikaian dan memecah belah antar sesama.
Hal ini dikemukakan Koordinator Komunitas Peace Maker Kupang (KOMPAK), Zarniel Woleka dalam talk show yang bertema Menakar Keberagaman Antar Umat Beragama Dalam Mensukseskan Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan tersebut digelar di Resto Palapa Kupang pada Selasa, 27 Februari 2018.
Hadir dalam acara tersebut, para orang muda lintas agama dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, para tokoh masyarakat, dan unsur mahasiswa. Sementara sebagai pemateri, di antaranya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT, H. Abdullah Makarim, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Theresia Geme, Akademisi dan pengamat politik, David Pandi, dan Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Undana, Maya Hehanusa.
Woleka mengatakan, KOMPAK merupakan sebuah komunitas atau perkumpulan orang muda lintas agama yang berkarya untuk membangun generasi yang moderat, humanis dan toleran, serta menghargai keberagaman dan perbedaan berlandaskan Pancasila. KOMPAK ingin spirit yang dimiliki dapat dihembuskan dari Kupang untuk Indonesia yang damai dan NTT yang damai.
“Dalam ajang politik, isu SARA sering dimanfaatkan. Sedangkan isu itu sendiri sangat rentan dalam menciptakan kehancuran terhadap persatuan dan kesatuan. Kami (KOMPAK) tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Semua orang harus bisa memposisikan isu SARA di luar kepentingan politik hari ini.
Kami akan terus menyuarakan agar Pilkada tahun 2018 dan Pilpres 2019 dapat berjalan dengan bebas tanpa isu SARA. Kami akan selalu menyuarakan kepada masyarakat luas agar setiap ajang politik harus berjalan dengan damai,” terang Woleka.
Woleka mengaku, untuk mengawal proses Pilkada NTT tahun 2018 agar bebas dari isu SARA, KOMPAK akan membangun kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu bertujuan agar dalam pemilihan nanti, calon Gubernur NTT yang dipilih benar-benar didasari hati nurani dan keyakinan masyarakat tanpa adanya doktrin SARA. “Intinya Gubernur kita (NTT) mendatang harus orang yang benar-benar fokus dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, bukan terpilih karena agama dan suku yang dimiliki,” katanya. (Irfand Gromang)
Discussion about this post