Kupang, inihari.co- Pemerintah Kota Kupang mulai memperkuat upaya perlindungan lahan pertanian melalui pembahasan usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bersama pemerintah pusat. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mengintegrasikan kepentingan ketahanan pangan dengan kebijakan penataan ruang dan perkembangan pembangunan perkotaan.
Pembahasan tersebut dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang melalui Bidang Penataan Ruang dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (23/06/2026). Kegiatan berlangsung di Hotel Mercure Gatot Subroto.
Rapat tersebut melibatkan Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.D, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Dr. Vevin Syoviawati Ardiwijaya, ST., M.Sc., Koordinator Subdirektorat Bina Perencanaan Daerah Wilayah II.D, Lidya P. Kusmanto, ST., M.U.D., serta tenaga ahli Fachrully Ichsan, S.P.W.K. dan Muhammad Anjas, S.P.W.K.
Dari Pemerintah Kota Kupang, kegiatan diikuti langsung Kepala Dinas PUPR Maxi N. Dethan, ST., M.Si., Kepala Bidang Penataan Ruang Mahyudin E. Azhari, ST., MT., pejabat fungsional penata ruang Elshah Yaviana, S.Sos., dan Nila Tri Sartika, ST. Turut hadir Yohanes F. Puu, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama staf pelaksana.
Agenda utama pertemuan adalah membahas usulan penetapan LP2B di Kota Kupang sesuai amanat Surat Edaran Bersama Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7/SE-HK.02/VI/2026 dan Nomor 500.1/4757/SJ tertanggal 19 Juni 2026. Surat edaran tersebut mengatur pengintegrasian LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pengintegrasian tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan keberadaan lahan pertanian mendapatkan kepastian perlindungan melalui dokumen perencanaan tata ruang. Dengan demikian, pemanfaatan ruang tidak semata-mata diarahkan untuk pembangunan permukiman dan kawasan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan lahan produktif.
Bagi Kota Kupang yang terus mengalami perkembangan kawasan perkotaan, penetapan LP2B menjadi isu strategis. Pertumbuhan permukiman, pembangunan infrastruktur, dan meningkatnya kebutuhan ruang perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjaga keberadaan lahan pertanian agar tidak seluruhnya beralih fungsi.
Dari perspektif ekonomi, perlindungan lahan pertanian memiliki kaitan langsung dengan ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat. Keberadaan lahan produktif dapat mendukung kegiatan usaha pertanian, menjaga ketersediaan pangan lokal, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Selain itu, kepastian penetapan kawasan LP2B melalui dokumen tata ruang diharapkan memberikan kejelasan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menentukan pemanfaatan lahan. Kebijakan tersebut juga menjadi instrumen untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rapat bersama Direktorat Jenderal Tata Ruang tersebut, Pemerintah Kota Kupang berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti usulan penetapan LP2B. Sinergi ini diperlukan agar proses pengintegrasian ke dalam dokumen RTRW maupun RDTR dapat berjalan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kondisi kewilayahan.
Dinas PUPR Kota Kupang berharap pembahasan tersebut dapat mendukung optimalisasi penetapan LP2B sebagai bagian dari kebijakan penataan ruang daerah. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pembangunan Kota Kupang diharapkan tetap berjalan seimbang antara kebutuhan pengembangan kawasan perkotaan, perlindungan lahan pertanian, dan kepentingan ketahanan pangan masyarakat. (Yantho Sulabessy Gromang)
