Kupang, inihari.co- Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kupang, Muhammad Ikhsan Darwis, menyerap sejumlah aspirasi warga saat melaksanakan reses tahap II masa sidang 2025/2026 di wilayah RT 25 dan RT 27, Kelurahan Oesapa.
Reses yang digelar di kawasan pesisir pantai tersebut berlangsung dalam suasana dialogis, dengan warga menyampaikan persoalan-persoalan mendasar yang selama ini dirasakan namun belum tertangani secara optimal.
Salah satu keluhan utama warga adalah kondisi saluran drainase di wilayah pesisir yang kerap tersumbat. Saat hujan deras, aliran air tidak berjalan normal sehingga menyebabkan genangan yang mengganggu aktivitas warga.
Warga menilai penyumbatan saluran air ini bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga keterbatasan infrastruktur drainase yang belum memadai untuk kawasan pesisir dengan kepadatan pemukiman cukup tinggi.
Selain drainase, warga RT 25 menyoroti kondisi jalan akses dari tanggul menuju pasar di dekat pesisir pantai. Jalan lapen yang sebelumnya menjadi jalur utama kini dilaporkan rusak parah dan tidak lagi layak dilalui.
Kerusakan jalan tersebut diperparah oleh genangan air yang tidak memiliki jalur pembuangan ke laut. Akibatnya, badan jalan kerap tergenang dan mempercepat tingkat kerusakan, sehingga warga berharap perbaikan dapat segera direalisasikan pada tahun ini.
Persoalan kebersihan lingkungan juga mencuat dalam reses tersebut. Warga mengakui masih adanya kebiasaan membuang sampah ke laut, meski pemerintah setempat telah memberikan teguran keras.
Bahkan, telah diberlakukan sanksi denda sebesar Rp500 ribu bagi warga yang kedapatan membuang sampah ke laut. Langkah ini dinilai sebagai upaya memberi efek jera, meski pengawasan masih perlu diperketat.
Dengan pemukiman yang berada dekat laut dan keberadaan pasar, produksi sampah harian di wilayah tersebut tergolong tinggi. Namun, layanan pengangkutan sampah dinilai belum memadai karena mobil sampah hanya masuk dua kali dalam sepekan.
Warga pun meminta agar pengangkutan sampah dapat dilakukan secara rutin setiap hari guna mencegah penumpukan yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir.
Di bidang sosial, warga berharap DPRD Kota Kupang lebih memperjuangkan kemudahan pengurusan BPJS Kesehatan bantuan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu, yang dinilai masih menghadapi kendala administratif.
Selain itu, warga juga mendorong pemerintah untuk meluncurkan program bantuan sosial khusus bagi pelaku UMKM guna menopang perekonomian masyarakat pesisir.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ikhsan menyatakan akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan dinas terkait agar setiap persoalan dapat dicarikan solusi sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan daerah. (Yantho Sulabessy Gromang)
