{"id":1163,"date":"2015-01-13T05:30:26","date_gmt":"2015-01-13T05:30:26","guid":{"rendered":"http:\/\/inihari.co\/?p=1163"},"modified":"2015-01-13T05:30:26","modified_gmt":"2015-01-13T05:30:26","slug":"presiden-ingkar-janji","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/inihari.co\/?p=1163","title":{"rendered":"Presiden Ingkar Janji"},"content":{"rendered":"

Presiden Jokowi melanggar janji kampanye terkait program “Nawacita”.<\/p>\n

\"KRITIK<\/a>
KRITIK CALON KAPOLRI – (Dari kanan) Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar, peneliti ICW Lola Easter, peneliti ICW Emerson Yuntho, dan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono, menutup mata dengan kain hitam bertuliskan Kapolri saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (11\/1). Mereka mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal pengganti Kapolri Jenderal Sutarman, tanpa berkomunikasi dengan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejaknya.<\/figcaption><\/figure>\n

Jakarta, inihari.co<\/strong> – Meski penunjukan calon Kapolri adalah hak prerogatif presiden, sejumlah kalangan, khususnya para aktivis, melakukan berbagai upaya mengganjal terpillihnya Komjen Budi Gunawan sebagai pengganti Kapolri Jenderal Sutarman.
\nIndonesia Corruption Watch (ICW) misalnya, menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan tutup mata dalam memilih calon Kapolri. Koordinator Divisi Hukum ICW, Emer\u00acson Yuntho, menilai Jokowi melanggar program \u201cNawacita\u201d (Sembilan Cita-cita) yang diusung sejak masa kampanye. Dalam salah satu poinnya menyebutkan akan memillih jaksa agung dan Kapolri yang profesional, berintegritas, dan bersih.
\nEmerson mengatakan, janji kampanye tersebut ternyata tidak dilaksanakan, tidak mellibatkan KPK dan PPATK dalam memilih jaksa agung dan Kapolri.
\nPenolakan terhadap calon Kapolri pilihan Jokowi juga disampaikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandi, meminta DPR untuk optimal menelusuri rekam jejak dan integritas calon Kapolri.
\n\u201cLangkah ini terkesan janggal dan terburu-buru. Terlebih lagi, Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan ini, sebagaimana dilaksanakan sebelumnya dalam proses seleksi menteri,\u201d tutur Ronald.
\n\u201cMeski tidak diwajibkan undang-undang, keterlibatan KPK dan PPATK adalah pintu masuk seleksi pejabat publik yang berintegritas,\u201d kata Ro\u00acnald menambahkan.
\nLebih jauh ia menjelaskan, masih banyak pertanyaan terhadap figur calon Kapolri yang diajukan presiden, salah satunya mengenai besarnya peningkatan harta kekayaan Komjen Budi Gunawan yang tertera dalam LHKPN (Tahun 2008 sebesar Rp 4,6 miliar, pada 2013 meningkat jadi Rp 22,6 miliar). Peningkatan itu menurutnya tentu menimbulkan pertanyaan dan dugaan publik, mengenai keterlibatan Budi Gunawan dalam kasus rekening gendut.
\nKritikan pedas juga disampaikan mantan Kepala PPATK, Yunus Husein. Melalui akun Twitter yang dipublikasikan Minggu (11\/1), Yunus berkomentar, untuk mengetahui integritas calon pejabat publik, presiden dengan pemerintahan yang baik dapat meminta info dari masyarakat, KPK, PPATK, Dirjen Pajak, Komnas HAM, dan lainnya. Namun, seperti halnya saat memilih jaksa agung, presiden sama sekali tidak meminta informasi dari KPK, PPATK, ditjen pajak, Komnas HAM, dan masyarakat maupun LSM.
\nHal lain yang dianggapnya mengkhawatirkan adalah, Budi Gunawan pernah diusulkan sebagai calon menteri namun ditolak karena mendapat rapor merah.
\n\u201cCalon Kapolri sekarang pernah diusulkan menjadi menteri, tetapi pada pengecekan info di PPATK dan KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah\/tidak lulus,\u201d Husein menuliskan dalam tweet-nya.
\nIa mempertanyakan alasan presiden masih mencalonkan Budi Gunawan, yang dianggap akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap presiden atau pemerintahan dan institusi Polri.
\nMulus
\nSalah satu yang menjadi ganjalan terberat pencalonan Budi Gunawan untuk menempati posisi tertinggi di tubuh Polri, adalah peningkatan harta kekayaan yang erat dikaitkan dengan rekening gendut.
\nAnggota Komisi III, Bambang Soesatyo, menyebutkan permasalahan tersebut sebenarnya telah selesai ketika Polri memberikan penjelasan pada Komisi III, periode lalu. Bambang menyiratkan fit and proper test yang kemungkinkan akan berlangsung paling lama dua pekan mendatang, akan berlangsung mulus.
\n\u201cApakah Komisi III akan menyetujui dan menerima usulan presiden? Saya tidak tahu persis. Namun, biasanya menoleh kebelakang sejarah fit and proper test calon Kapolri maupun Panglima TNI di DPR, ujung-ujungnya DPR menerima juga usulan presiden,\u201d ucap Bambang.
\n\u201cSoal isu rekening gendut, Komisi III periode lalu sebenarnya sudah mendapat klarifikasi dari Bambang Hendarso Danuri (BHD), Kapolri ketika itu, bahwa yang bersangkutan sudah diperiksa institusi Polri dan hasilnya clear,\u201d tutur Bambang seraya memastikan Partai Golkar mendukung pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.
\nPengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, juga berpandangan sama. Pendiktean terhadap Budi Gunawan saat menjabat sebagai Kapolri, menurutnya tidak akan terjadi.
\nBudi Gunawan bahkan dinilainya akan menjadi Kapolri yang sedikit berbicara dan banyak bekerja.
\n\u201cBudi Gunawan sadar betul bahwa pemberantasan narkoba, judi, kejahatan jalanan, white collar crime, dan penguatan alutsista serta peningkatan giat dan prasarana intelkam Polri adalah suatu keniscayaan. Saya yakin dia memiliki kemampuan membuat rencana strategi (renstra) Polri dan akan menjadi Kapolri yang tak banyak bicara, tapi banyak kerja,\u201d kata perempuan yang akrab disapa Nuning ini.<\/p>\n

Sumber : Sinar Harapan<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Presiden Jokowi melanggar janji kampanye terkait program “Nawacita”. Jakarta, inihari.co – Meski penunjukan calon Kapolri Selengkapnya<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,9],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-1163","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nasional","category-polkam"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1163","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1163"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1163\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1165,"href":"http:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1163\/revisions\/1165"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1163"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1163"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1163"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"http:\/\/inihari.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fnewstopic&post=1163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}