ini Hari Flashnews
Home » Hukrim » Warga Naunu dan Kuimase Terus Perjuangkan Hak Tanah Mereka

Warga Naunu dan Kuimase Terus Perjuangkan Hak Tanah Mereka

Foto Massa Saat di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Kupang (Klik Untuk Perbesar Foto)

Oelamasi, inihari.co- Ratusan masyarakat dari Desa Naunu, Kelurahan Camplong Satu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang – Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Rabu, 12 Agustus 2020, sejak pukul 08.00 pagi terlihat sudah memenuhi halaman kantor Bupati Kupang di Oelamasi. Mereka datang dengan menumpangi sejumlah kendaraan, baik Pick-Up, motor, serta sejumlah kendaraan lainnya.

Diantara mereka yang datang, terlihat sejumlah orang tua memakai pakaian khas Timor yakni berupa kain sarung yang dibalutkan ke pinggang dan selendang yang digantung di leher. Ada yang datang tanpa menggunakan alas kaki sambil mengunyah sirih pinang dan duduk di emperan-emperan kantor menunggu kedatangan Bupati dan Wakil Bupati yang sementara masih mengikuti kegiatan bersama Gubernur di Desa Tanini.

Hingga pukul 10.50 Wita, Buapti dan Wakil Bupati tak kunjung datang. Warga akhirnya memutuskan untuk bergeser ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Kantor Bupati.

Koordinator massa, Philipus Yermias Nggolut mengatakan, kedatangan warga masyarakat Desa Naunu, Kelurahan Camplong Satu dan Desa Kuimasi ke kantor Bupati Kupang, yakni untuk menyampaikan isi hati sekaligus mendengar pendapat dari Bupati dan Wakil Bupati terkait persoalan tanah milik masyarakat Desa Naunu yang dikuasai pemerintah dalam hal ini Nakertrans seluas ± 1.658,8 hektar.

Lahan tersebut pernah diserahkan oleh Sepuluh Orang Tua pemilik tanah pada tahun 1996 dengan perjanjian bahwa akan dijadikan sebagai lokasi Transmigrasi Lokal Pola Ternak oleh pihak Nakertrans bagi warga Naunu. Namun sampai saat ini, janji tersebut tidak pernah terealisasi. Dan yang sangat disayangkan, tanah seluas ± 1.658,8 hektar tersebut secara diam-diam di tahun 2007 diserahkan atau dialihkan sepihak oleh Nakertrans ke pihak ke tiga.

“Oleh karena itu, masyarakat merasa tidak puas sehingga hari ini sekitar 250 orang, terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat, mewakili 725 Kepala Keluarga (KK) seluruh Desa Naunu dan Desa Kuimase dengan total hampir 3000 jiwa, datang untuk meminta pendapat pemerintah,” terang Philipus sembari mengaku, karena Bupati dan Wakil sedang tidak berada di tempat, maka massa memutuskan mampir di DPRD untuk sekedar menyuarakan isi hati sekaligus berkonsultasi ke wakil rakyat terkait persoalan tersebut.

Menurut Philipus, masyarakat Naunu dan Kuimasi pada dasarnya ingin agar tanah itu kembali seutuhnya ke tangan mereka. Sebab sertifikat yang keluar atas tanah tersebut kepada Nakertrans hanyalah sertifikat Hak Pengelolaan (HPL).

“Jadi sertifikat yang dipegang pemerintah dalam hal ini Nakertrans hanyalah HPL. HPL itu bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA). Untuk itu, jika memang tidak jadi dibangun rumah transmigrasi maka sebaiknya segera dikembalikan karena tanah tersebut menjadi sumber kehidupan dari warga yang pada dasarnya hidup dengan bertani,” tegasnya.

Dalam aksi massa tersebut, terlihat juga Kepala Desa Naunu, Romao Soares yang bersama-sama massa ke Kantor Bupati dan kantor DPRD.

Ia mengatakan, keterlibatannya adalah untuk bersama-sama warga memperjuangkan apa yang menjadi hak warga. “Harapan saya ya agar sesegera mungkin tanah ini dikembalikan. Saya tidak rela jika tanah masyarakat diambil dengan cara yang tidak benar. Itu lahan mati hidup masyarakat. Saya tidak bisa melihat masyarakat saya menangis setiap hari. Mengeluh di kantor. Sehingga jika perjuangan ini mentok di daerah, maka saya siap berjuang bersama ke pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat,” tegas Romao.

Foto Bersama Para Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Sebelum Masuk Ke Kantor DPRD Kabupaten Kupang

Isi Hati Ditampung Dewan, Tokoh Masyarakat Pun Angkat Bicara

Sesampai di kantor DPRD Kabupaten Kupang, massa yang kembali duduk menunggu di luar gedung sekitar satu setengah jam akhirnya diterima oleh Wakil Ketua Dewan, Yohanis Mase yang tiba pukul 12.20 Wita. Massa kemudian dipersilahkan masuk ke ruang aspirasi DPRD Kabupaten Kupang dan forum pembicaraan pun dilangsungkan.

Di dalam forum tersebut, Tokoh Masyarakat Desa Naunu – Trayanus Utan menceritakan asal-usul tanah yang mereka perjuangkan ini. Menurutnya, tanah tersebut adalah hak milik nenek moyang mereka, sebab tanah itu adalah tanah ulayat yang dibagi-bagikan oleh orang tua pertama kepada orang tua di generasi selanjutnya sesuai wilayah masing-masing.

“Ini bukan tanah suku. Sebab kalau tanah suku maka mungkin menjadi hak pemerintah untuk membagikannya kepada masyarakat. Namun ini tanah ulayat. Jika saat ini ada banyak suku di dalamnya, itu karena kawin-mawin,” terangnya.

Ia menjelaskan, pada dasarnya tanah ini bukan masyarakat yang bawa atau menawarkan ke hadapan pemerintah untuk digunakan. Namun pemerintah yang datang meminta kepada masyarakat dan pemerintah desa saat dengan alasan untuk membangun 302 rumah transmigrasi lokal pola ternak menggunakan lahan seluas 600 hektar untuk. Dengan catatan, setiap Kepala Keluarga (KK) wajib memiliki lahan minimal seluas Dua hektar, dengan Satu hektar untuk pengelolaan pakan ternak dan Satu hektar untuk perumahan dan pertanian. Pemerintah juga berjanji akan memberikan Sembilan ekor sapi untuk setiap KK, terdiri dari Delapan ekor sapi betina dan satu ekor sapi jantan.

“Oleh karena itu kami rakyat yang bodoh, lemah dan hidup berkekurangan ini meyakini bahwa apa yang dijanjikan pemerintah tersebut merupakan niat baik pemerintah dalam membantu rakyatnya mewujudkan hidup yang sejahtera. Maka ibarat makanan, niat baik itu kami telan tanpa mengunyah lagi. Sehingga, saat itu kami pun langsung mengutus Sepuluh orang perwakilan untuk menyetujui penyerahan HPL ke pemerintah,” terangnya.

Lebih lanjut Trayanus Utan mengaku, karena perjanjian akan membangun perumahan transmigrasi maka masyarakat menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah. Jika sejak awal pihaknya tahu bahwa tanah yang diminta pemerintah tersebut akan diserahkan ke pihak lain yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka tentu dari awal pihaknya pasti akan menolak, sebab lahan tersebut merupakan peninggalan leluhur yang masih terus dikelola untuk hidup sampai hari ini. Sudah banyak generasi yang hidup dari hasil tanah tersebut.

“Perlakukan pemerintah kepada kami membuat kami ibarat ayam mati di dalam sawah. Sama seperti kami sekarang, sengsara di atas tanah sendiri. Kami tidak punya masalah dengan TNI, sebab kami tidak pernah menyerahkan tanah ke TNI. Kami hanya ingin menyelesaikan persoalan ini dengan pemerintah dalam hal ini BPN dan Nakertrans serta pemerintah Kabupaten Kupang, sebab sudah ingkar janji dan tega melakukan janji bohong kepada rakyat sendiri,” sesalnya.

Untuk itu Trayanus Utan berharap, pemerintah jangan lagi membuat mereka menangis. Segera kembalikan piring dan sendok mereka. Segera kembalikan tanah mereka seutuhnya agar mereka dapat kembali mengelola untuk kehidupan mereka dengan damai dan bahagia.

Sementara itu Albert Bait yang juga merupakan Tokoh Masyarakat Desa Naunu, mengatakan bahwa pada awalnya lahan tanah yang dipakai untuk pembangunan Brigif di Naibonat adalah pemberiannya. Tanah tersebut dikasih secara gratis oleh dirinya kepada TNI.

“Waktu itu Dandim yang datang ke rumah saya, bukan saya yang ke mereka. Dandim datang minta tolong agar saya memberikan tanah seluas 50 hektar; dan itu diberikan cuma-cuma. Ada surat perjanjiannya. Waktu itu Dandim datang minta tahun 2006. Belum sempat diatur batas-batasan tanah yang akan diberikan, Dandim saat itu sudah pindah keluar. Kemudian, saat ini pembangunan di Brigif terus dikembangkan tanpa ada kesepakatan bersama,” ungkapnya.

Didukung Para Tokoh Agama

Di dalam forum, para Pendeta yang sejak awal sudah bersama-sama tergabung dalam massa aksi, juga menyampaikan isi hati mereka kepada Wakil Ketua Dewan Anis Mase.

Di hadapan Dewan, Ketua Majelis Klasis Fatuleu Barat, Pendeta Meritz Nenoliu juga meminta DPRD Kabupaten Kupang untuk segera memperjuangkan hak dari masyarakat Desa Naunu dan Kuimase.

Ia mengatakan, keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam aksi damai ini adalah bentuk dukungan para gembala bagi jemaat-jemaat yang tanahnya sudah diserobot oleh pihak lain. Dukungan ini bukan hanya ada masyarakat dan jemaat di wilayah yang diserobot tersebut, tapi juga karena terdapat Dua Gereja yang berdiri dalam tanah tersebut beserta Satu Sekolah Dasar (SD) dan sejumlah gedung lainnya.

“Ini adalah persoalan besar. Kami ingin menyuarakan kebenaran. Bukan hanya di mimbar, tapi kebenaran tentang hak masyarakat. Apa yang sudah diserahkan masyarakat maka tolong dipakai untuk sebagaimana mestinya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, maka sebaiknya dikembalikan,” tegas Pendeta Meritz.

Ia berharap pemerintah mendengar suara mereka sebagai tokoh agama. Terlebih suara yang diteruskan ini adalah suara tangis dan penderitaan masyarakat, sehingga Pemerintah yang baik harus mendengar dan memperjuangkan hak rakyat tersebut demi kesejahteraan bersama.

“Masyarakat sudah menangis dari tahun 1996. Pemerintah yang baik harus tolong mereka agar tidak menangis lagi,” katanya sembari mengaku bahwa dalam penyerobotan tanah tersebut, sedikitnya empat jemaat yang terdiri dari Jemaat Betania, Jemaat Sion Camplong, Jemaat Oetune dan Jemaat Efrata Oelamasi, ikut terkena dampak.

Suasana Pertemuan Dalam Gedung Kantor DPRD Antara Massa dan Yohanis Mase

Dewan Siap Perjuangkan Hak Rakyat

Usai menerima dan menampung semua keluh kesah dan isi hati dari warga masyarakat Desa Naunu dan Desa Kuimasi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang – Yohanis Mase mengaku siap bersama-sama memperjuangkan hak warga tersebut hingga ke tingkat pusat.

“Jadi sebelumnya nanti kita akan melakukan pendekatan persuasif denhgan pihak TNI. Kami dari DPRD bersama perwakilan dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat akan bertemu Komandan Brigif untuk membicarakan persoalan ini secara kekeluargaan. Diharapkan nantinya bisa mendapat jalan keluar terbaik,” katanya.

Ia mengatakan, Komandan Brigif saat ini mungkin tidak mengetahui duduk persoalan terkait tanah yang tersebut, sehingga perlu adanya penyampaian dan penjelasan yang baik kepada mereka. Untuk itu, para orang tua yang memegang dokumen terkait tanah itu diharapkan segera mempersiapkan secara baik dokumen-dokumen tersebut untuk keperluan di saat pertemuan nanti.

Ia juga menghimbau agar masyarakat jangan takut dengan TNI, sebab TNI pada dasarnya ada untuk melindungi masyarakat. “Kita hidup di jaman merdeka dan tidak ada perang. Jadi jangan takut dengan TNI. TNI tidak akan berperang kembali melawan rakyatnya, sebab mereka ada untuk melindungi rakyat,” imbuhnya.

Ia juga mengatakan, jika dalam pendekatan bersama Brigif nantinya tidak menemui jalan keluar, maka proses penyelesaian sengketa tanah ini nantinya akan dibawa untuk dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini kepada Presiden.

“Kita masyarakat ini memiliki hak suara. Presiden itu kita yang pilih. Untuk itu jika terkendala maka kita akan menyuarakan harapan kita ke presiden. Kita sama-sama akan berjuang untuk mendapatkan hak kita kembali,” tegas Yohanis Mase sembari mengingatkan kepada massa agar tidak boleh ada yang bermain di air keruh, atau berkhianat terhadap apa yang saat ini diperjuangkan. (Yantho)