ini Hari Flashnews
Home » NTT Ini Hari » Polres dan Kejari Ende Harus Telisik Proyek SPAM di Kecamatan Ndori

Polres dan Kejari Ende Harus Telisik Proyek SPAM di Kecamatan Ndori

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Meridian Dewanta Dado, SH, yang merupakan seorang Advokat Peradi

Kriminal, inihari.co- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Meridian Dewanta Dado, SH, yang merupakan seorang Advokat Peradi, mengatakan bahwa banyaknya proyek pengadaan barang dan jasa milik pemerintah yang bermasalah di seluruh wilayah NTT, akibat dari mandulnya proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan kejaksaan setempat.

Terkait munculnya polemik proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp 2,9 miliar tahun anggaran 2016 di Kecamatan Ndori Kabupaten Ende – NTT yang mubazir, menurut Meridian, harusnya sudah ditelisik (mengusut atau menyelidiki dengan teliti) sejak jauh-jauh hari oleh pihak Kepolisian Resort (Polres) Ende maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Ende sebab proyek itu dinilai gagal dan tak berfungsi sebagaimana peruntukannya guna pemenuhan kebutuhan bagi warga setempat.

“Proyek tersebut sudah pernah dilaporkan oleh sejumlah pihak, dan bahkan pernah didemokan oleh organisasi mahasiswa pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, jika sampai hari ini proyek SPAM senilai Rp 2,9 miliar di Kecamatan Ndori Kabupaten Ende itu belum juga ditangani, maka kredibilitas dan ketegasan dari pihak Polres Ende ataupun Kejaksaan Negeri Ende untuk memproses proyek bermasalah tersebut, harus dipertanyakan,” tegas Meridian kepada wartawan melalui pesan singkat WA pada Rabu (04/03/2020).

Dikatakan, penyelidikan oleh Polres Ende ataupun Kejaksaan Negeri Ende terhadap proyek SPAM dimaksud, perlu dilakukan guna membuka tabir sebab musabab mubasirnya proyek itu. Tujuannya agar semuanya menjadi terang benderang dan tidak menjadi bola liar yang bisa menggelinding ke mana-mana atau menjadi pergunjingan ditengah masyarakat. Selain itu, dengan dilakukannya proses hukum oleh Polres Ende ataupun Kejaksaan Negeri Ende, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tegas bisa terbangkitkan.

“Bila Polres Ende ataupun Kejaksaan Negeri Ende tutup mata serta membiarkan persoalan proyek SPAM senilai Rp 2,9 miliar yang mubazir itu, tentu saja publik bisa menilai bahwasanya ada oknum-oknum penegak hukum dari kedua lembaga hukum itu yang selama ini menjadi bagian dari pelindung atau beking para kontraktor bermasalah. Sehingga, banyak proyek bermasalah sengaja terbiarkan tanpa tersentuh oleh jerat hukum,” tutupnya. (Yantho)