ini Hari Flashnews
Home » Hukrim » Kasus Sengketa Lahan Desa Naunu Siap Disidangkan
119 views

Kasus Sengketa Lahan Desa Naunu Siap Disidangkan

Foto Salah Satu Surat Panggilan Dari PN Oelamasi Untuk Para Tergugat

Foto Salah Satu Surat Panggilan Dari PN Oelamasi Untuk Para Tergugat

Kupang, inihari.co- Perkara sengketa lahan antara warga Desa Naunu dan warga Kelurahan Camplong Dua dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmingrasi (Depnakertrans) dan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sebelumnya sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi, kini siap untuk disidangkan.

(Baca Berita Sebelumnya: Warga Desa Naunu Tolak Pembangunan Sarana TNI Di Wilayah Mereka)

(Baca Berita Sebelumnya: Warga Kabupaten Kupang Siap Gugat Depertemen Nakertrans)

(Baca Berita Sebelumnya: Depertemen Nakertrans RI Digugat Terkait Sengketa Tanah di Pulau Timor)

Warga pemilik lahan sebagai Penggugat akan melawan secara hukum Depnakertrans serta beberapa pihak lain termasuk TNI sebagai Tergugat di pengadilan.

Perkara sengketa lahan ini berawal sejak warga sebagai pemilik awal lahan mulai mempersoalkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Depnakertrans sebagai pemegang Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 1.600 hektare yang menyerahkan 558 hektare lahan tersebut kepada TNI untuk pembangunan sarana TNI.

Penyerahan lahan bersertifikat HPL oleh Depnakertrans ke pihak TNI itu membuat warga Desa Naunu warga Kelurahan Camplong Dua sebagai pemilik tanah yang menyerahkan HPL menjadi marah dan memperkarakan hal tersebut ke Pengadilan Negeri.

Alex Frans selaku Kuasa Hukum dari warga sebagai Penggugat, saat diwawancarai pada Selasa, 21 Mei 2019, mengatakan bahwa sesuai dengan surat panggilan dari Pengadilan bagi para Tergugat Satu Sampai 15, tertera bahwa jadwal sidang untuk kasus tanah ini akan mulai dilaksanakan pada Rabu, 12 Juni 2019 mendatang.

Menurutnya, untuk sidang perdana dalam kasus perdata, para pihak Penggugat dan Tergugat selalu diberikan kesempatan maksimal 40 hari untuk negosiasi damai. Proses damai itu bisa dilakukan oleh hakim sebagai perantara atau juga dilakukan di luar oleh kedua belah pihak.

“Untuk itu, sebagai kasus Perdata maka sebaiknya para Tergugat hadir pada sidang awal sehingga tidak menyulitkan proses hukum selanjutnya. Jika semua Tergugat hadir di sidang awal, maka komunikasi dengan Penggugat bisa terjalin dan kemungkinan proses damai bisa diciptakan. Namun jika tidak, maka setelah masa mediasi selesai akan dilanjutkan dengan sidang perkara Pokok,” jelasnya. (Yantho)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>