ini Hari Flashnews
Home » Hukrim » Adendum Yang Dibrikan Dinilai Menyalahi Aturan
29 views

Adendum Yang Dibrikan Dinilai Menyalahi Aturan

Wakil Ketua DPRD Kota Kupang - Telendmar Daud

Wakil Ketua DPRD Kota Kupang – Telendmar Daud

Kupang, inihari.co- Usai penandatanganan kontrak pada September 2018 lalu hingga berakhirnya masa adendum yang diberikan selama 90 hari pada Maret 2019 ini, progres pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang belum juga memiliki tanda-tanda kemajuan, sebab sampai saat ini baru mencapai 25 persen dari total pekerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan gedung Kantor Dukcapil Kota Kupang – Herold Devi Loak mengatakan, saat ini pihaknya tidak bisa lagi kami memberikan adendum waktu karena tidak ada dasar untuk melakukan adendum. Untuk itu, kontraktor hanya diberikan perpanjangan waktu dengan satu per mil denda perhari.

“Jika dilihat di lapangan, kontraktor sangat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan karena sampai hari ini tidak ada progres kenaikan yang signifikan pada pekerjaan tersebut.

Kontraktor kini sudah memberikan surat pernyataan di atas materai untuk bersedia menerima semua konsekuensi yang ada, dan bersedia diproses hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kini kontraktor bekerja tanpa ada keuntungan, karena sudah mengunakan anggaran sendiri. Itu dilakukannya agar nama perusahaan tidak ter-blacklist. Hal itu tentunya tidak menimbulkan kerugian negara,” kata Devi saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (27/03/2019).

Menurut Devi yang juga sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, jika dalam perjalanan kerja kontraktor menyerah dan tidak lagi melanjutkan pekerjaan maka akan segera di-blacklist.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang – Telendmar Daud, mengatakan, selama ini sudah tidak terlihat aktivitas pada lokasi proyek pembangunan Kantor Dukcapil. Material bahan bangunan sudah tidak ada, dan sesuai informasi para pekerja di lokasi bahwa semua material yang sudah digunakan belum dibayarkan pada toko bangunan yang memberikan utang.

“Kami juga menemukan bahwa tukang juga belum dibayarkan. Jadi istilah adendum dan istilah perpanjangan waktu semuanya menyalahi aturan,  karena deviasi sangat besar namun kontraktor masih diberikan kesempatan,” kata Telendmark.

Menurut Telendmark, telah ada permainan antara PPK dan kontraktor. PPK mewakili pemerintah harusnya sudah menghentikan pekerjaan itu agar tidak lagi merugikan daerah dari sisi fungsi gedung yang terhambat pembangunannya.

Lebih lanjut Tellend mengatakan, sesuai keterangan PPK bahwa kontraktor kini melanjutkan pekerjaan dengan menggunakan uang sendiri. Hal itu harus diaudit, sebab sampai saat ini para pekerja dan bahan bangunan saja belum dibayar oleh kontraktor, sehingga dipastikan kontraktor sudah tidak memiliki dana sedikit pun. Untuk itu, pekerjaan tersebut harus segera dihentikan dan diaudit oleh lembaga keuangan. Jika memang progresnya melebihi yang muka yang sudah diberikan maka pemerintah wajib membayar sisanya.

“Jika semua masih terus diabaikan, maka lebih baik lembaga penegak hukum yang masuk untuk melakukan penyelidikan, karena fakta di lapangan tidak ada aktivitas apapun. Untuk itu, saya sarankan agar pekerjaan ini dihentikan, karena kontraktor sudah jelas tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, terlebih sampai sekarang sudah tidak ada aktivitas, bahan bangunan juga sudah tidak ada,  dan pekerja juga tidak dibayarkan upahnya,” terangnya. (Yantho)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>