ini Hari Flashnews
Home » Hukrim » Dirut dan Komisaris Terlibat Saling Klaim Hak Kepemilikan Tanah
254 views

Dirut dan Komisaris Terlibat Saling Klaim Hak Kepemilikan Tanah

Ilustrasi Percekcokan Dalam Suatu Masalah

Ilustrasi Percekcokan Dalam Suatu Masalah

Kupang, inihari.co- Klaim hak atas tanah 5.440 Meter Persegi (M2) yang terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang oleh Suventi Masdiana Mooy berbuntut masalah dan sudah diproses hingga tingkat pengadilan. Pasalnya tanah tersebut merupakan aset atau milik PT. Inna Bangun Perkasa yang memang sengaja dengan sepengetahuan Suventi untuk menggunakan nama Suventi pada sertifikat tanah demi kepentingan perusahaan.

Direktur Utama PT Inna Bangun Perkasa – Abraham Lamawato mengatakan, awal mula sampai nama Suventi digunakan pada sertifikat tanah yang kini diperkarakan, adalah saat PT. Inna Bangun Perkasa melakukan pinjaman ke Bank NTT untuk pekerjaan proyek perumahan di kawasan Tarus. Dan sebagai agunan, sertifikat yang dijaminkan harus atas nama orang pribadi, sesuai syarat dan ketentuan yang diberlakukan pihak Bank.

“Jadi bulan Februari itu kami sudah mulai bekerja membangun perumahan. Diperjalanan kami membutuhkan dana untuk penyelesaian proyek sehingga kami lakukan peminjaman uang di Bank NTT.

Sewaktu melakukan peminjaman, kami menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan di Bank. Sertifikat yang kami bawa awalnya masih atas nama pemilik pertama, yakni Martha Romi Lohi-Bunga, karena belum ada pembalikan nama atas pembelian pertama dan kedua,” kata Lamawato yang ditemui inihari.co di kediamannya pada Kamis, 29 Nopember 2018.

Bukti Transaksi Yang Ditunjukkan Abraham

Bukti Transaksi Yang Ditunjukkan Abraham

Bukti Transaksi Yang Ditunjukkan Abraham

Bukti Transaksi Yang Ditunjukkan Abraham

Menurut Lamawato, awalnya tanah yang dibelinya adalah milik Martha Romi Lohi-Bunga yang sudah dijual kepada Alfrids Yutzon Sikky. Namun dalam jual-beli pertama, kedua belah pihak belum dilakukan pembalikan nama ke Alfrids Yutzon Sikky. Tanah yang sudah menjadi milik Alfrids Yutzon Sikky tanpa pembalikan nama tersebut, kemudian dibelinya (Abraham) juga tanpa sempat melakukan pembalikan nama.

Bukti Transaksi Yang Ditunjukkan Abraham

Bukti Transaksi Yang Ditunjukkan Abraham

Ketika sertifikat itu dibawa ke Bank untuk dijadikan barang jaminan, Lamawato menceritakan, Bank menolak karena sertifikat tanah tidak tertera nama Abraham Lamawato atau salah satu pengaju pinjaman. Sehingga, setelah ditunjukkan bukti kwitansi pembayaran tanah dari Alfrids Yutzon Sikky ke Martha Romi Lohi-Bunga dan dari Abraham Lamawato ke Alfrids Yutzon Sikky, maka Bank menganjurkan agar dibuat surat keterangan resmi di Notaris.

Dalam surat keterangan Notaris tersebut, dinyatakan bahwa sertifikat kepemilikan tanah yang tercatat atas nama Martha Romi Lohi-Bunga akan dilakukan proses peralihan hak atas nama Suventi Masdiana Mooy. Namun tanah tersebut tetap milik PT. Inna Bangun Perkasa, yang hanya menggunakan nama Suventi Masdiana Mooy sebagai komisaris PT. Inna Bangun Perkasa demi kepentingan perusahaan dalam mendapatkan pinjaman.

“Alasan tidak pakai nama PT. Inna Bangun Perkasa pada sertifikat tanah, karena jumlah rumah di perumahan yang saya bangun hanya sebanyak 32 unit. Sedangkan untuk mendapatkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP), minimal rumah yang dimiliki harus 50 unit, sehingga saya tidak memenuhi syarat tersebut.

Surat Keterangan Dari Notaris

Surat Keterangan Dari Notaris

Kalau saya memaksa menggunakan nama PT. Inna Bangun Perkasa, maka yang akan terbit adalah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), sedangkan yang saya butuhkan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) karena rumah-rumah yang telah saya bangun nantinya akan dijual dan tentu dilakukan balik nama sesuai nama pembeli.

Jika HGB, maka pemegang sertifikat hanya diberikan kuasa untuk memberdayakan lahan baik untuk mendirikan bangunan hanya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dengan SHM, pemegang sertifikatnya memiliki kekuasaan penuh sebagai pemilik dari lahan dengan waktu yang tidak terbatas,” terangnya.

Untuk itu, Lamawato menjelaskan, kepercayaan yang diberikan kepada Suventi Masdiana Mooy dalam pencantuman nama pada sertifikat yang dijadikan agunan pada Bank, karena yang bersangkutan juga bagian dari PT. Inna Bangun Perkasa dengan jabatan komisaris. Tujuannya hanya satu, agar perusahaan mendapat pinjaman dari Bank.

“Masalah muncul ketika dia (Suventi Masdiana Mooy) bersama suaminya bernama Sandro Tulle mengklaim sebagai pemilik tanah setelah nama Suventy dipakai pada sertifikat tersebut, sehingga akhirnya diselesaikan lewat persidangan.

Di pengadilan saya menceritakan segala tahapan hingga nama Suventi Masdiana Mooy dipakai pada sertifikat tanah, sekaligus menunjukan semua bukti pembelian yang saya miliki, termasuk bukti pajak. Sehingga, jika benar tanah itu milik Suventi, maka ia harus bisa menjelaskan secara rinci tentang Kapan, Di Mana, Dengan Siapa, Bagaimana, serta Berapa Harga saat melakukan pembelian tanah. Suventi juga wajib menunjukan semua bukti terkait transaksi pembelian tanah tersebut,” tegas Lamawato.

Sebelumnya, dilansir dari pemberitaan media onlie www.ntt-today.com yang berjudul “Kecewa Dengan Putusan Hakim, Sandro Tulle Ajukan Banding” (Link Berita: https://ntt-today.com/hukrim/2018/kecewa-dengan-putusan-hakim-sandro-tulle-ajukan-banding/), dikatakan bahwa Manajer Umum PT. Nusra Membangun Perkasa – Sandro Tulle (Suami dari Suventi Masdiana Mooy) mengaku akan mengajukan banding setelah divonis 1,6 tahun oleh Mejalis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Rabu, 28 Nopember 2018 lalu. Ia akan melakukan banding lantaran kecewa dengan putusan hakim.

Menurut Sandro, dirinya tidak melakukan penipuan seperti yang terdapat dalam dakwaan. Ia menyebutkan, perumahan Tarus Permai adalah milik PT Nusra Membangun Perkasa dan bukan milik perusahaan lainnya. Sebab, semua izin perumahan Tarus Permai atas nama PT. Nusra Membangun Perkasa dan lahan bersertifikat hak milik (SHM) atas nama istrinya – Suventi Masdiana Mooy.

Dirinya juga mengakui bahwa telah memberikan bukti-bukti melalui kuasa hukumnya saat sidang pembelaan. Semua bukti atau fakta legal proyek mulai dari surat keterangan Lurah, rekomendasi Camat, surat-surat izin dari Dinas PU, Dinas Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan PT. PLN telah dibeberkannya.

Kuasa Hukum Sandro Tulle – Akhmad Bumi juga mengatakan, di dalam persidangan, Penuntut Umum hanya menarik dari keterangan terdakwa. Sedangkan petunjuk hanya bisa ditarik jika ada keterangan terdakwa, saksi dan bukti surat. Untuk itu, Ia meminta majelis hakim melepaskan Sandro Tulle karena tidak ditemukan sifat melawan hukum, agar Sandro dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Sementara Kapala Bank NTT cabang Oelamasi – Johny Sine yang ditemui inihari.co, membenarkan keberadaan sertifikat yang dipakai sebagai agunan untuk pembangunan perumahan Tarus Permai. Namun terkait awal cerita hingga penggunaan nama Suventi Masdiana Mooy pada sertifikat yang dijadikan agunan, dinilai Sine itu merupakan urusan Notaris. (Yantho)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>