Kupang, inihari.co- Dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, prevalensi imunisasi, kesehatan reproduksi, prevalensi Keluarga Berencana (KB), serta pengetahuan tentang AIDS dan Premenstrual Syndrome (PMS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan melakukan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI).
Survey kesehatan oleh BKKBN itu sesuai rencana akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang.
Hal ini dikemukakan Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kresaputra dalam pertemuan bersama Forum Media Peduli Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang digelar tadi siang (20/12), bertempat di Restoran Celebes, jalan Perintis Kemerdekaan, Kayu Putih, Kota Kupang.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Prof. Dr. I Gusti Bagus Arjana selaku ketua tim Advokasi Komunikasi Edukasi Kependudukan(KKI) program KKBPK perwakilan BKKBN Provinsi NTT, beserta sejumlah anggota Forum Media Peduli program KKBPK yang terdiri dari sejumlah wartawan lokal maupun nasional yang ada di Kota Kupang.
Menurutnya, dengan dilakukan survei mengenai kondisi demografi dan kesehatan di Indonesia maka BKKBN bisa menyusun dan menyajikan informasi mengenai tingkat kelahiran, kematian, jumlah keluarga berencana dan kesehatan di masing-masing daerah di Indonesia, termasuk di NTT.
“Pelaksanaan survey nantinya akan menggunakan kuesioner yang berbeda, agar informasi kesehatan yang dikumpulkan bisa dilakukan berdasarkan sasaran survey. Kuesioner itu antara lain, kuesioner untuk rumah tangga, wanita usia subur, untuk pria kawin, dan untuk remaja,” jelas Kresaputra.
Selain pelaksanakan SDKI tahun 2017, Kresaputra juga mengaku, sesuai instruksi dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo maka di tahun 2016, BKKBN juga akan membentuk sejumlah kampung KB di masing-masing daerah di NTT.
Sementara itu, I Gusti Bagus Arjana menjelaskan, yang dimaksudkan dengan kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Rukun Warga (RW) atau dusun yang memiliki keterpaduan antara program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
“Tujuan pembentukan kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas,” katanya.
Selain itu, pembentukan kampung KB juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif yang modern, meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS, menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau KDRT, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Agar bisa dijadikan sebagai Kampung KB, maka satuan wilayah setingkat RW atau dusun perlu memenuhi persyaratan wajib seperti tersedianya data kependudukan yang akurat, mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, dan memiliki Masyarakat yang punya partisipasi aktif dalam program-program BKKBN,” ungkap Arjana. (Yantho)
Discussion about this post