Kupang, inihari.co – Walikota Kupang, Jonas Salean menegaskan, pemerintah Kota Kupang tidak menginginkan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang, tetapi Pemkot hanya menginginkan hak pengelolaannya saja.
“Pada prinsipnya Pemkot Kupang tidak menginginkan aset PDAM Kabupaten Kupang, tetapi Pemkot hanya ingin mengelolahnya saja dengan sistem bagi hasil 30 persen untuk Kabupaten dan 70 persen untuk Kota Kupang,” kata Jonas Salean di Kupang usai meresmikan pusat jajanan kuliner di sepanjang jalan Polisi Militer, Kamis 23 April 2015.
Namun menurut Walikota jonas Salean, saat ini persoalan terkait pengelolaan PDAM sudah diserahkan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya sebagai pimpinan wilayah untuk memfasilitasi. “Apakah nantinya diserahkan ke Pemkot untuk dikelolah atau tidak kita tunggu saja hasilnya pada Mei 2015 mendatang,” kata Jonas Salean.
Menurut Jonas Salean, dalam pertemuan antara pemerintah Kota dan kabupaten Kupang beberapa waktu lalu, pihaknya telah menawarkan agar sumber air yang berasal dari Kabupaten dipasang meterindo (alat pengukur pengeluaran air, red) sehingga Kabupaten Kupang bisa mendapatkan dua penghasilan, yakni hasil jual air dan bagi hasil ke Pemkot.
Namun usulan tersebut kata Walikota Kupang Jonas Salean, Bupati Kupang Ayub Titu Eki menolak usulan itu sehingga persoalan pengelolaan PDAM diserahkan ke Gubernur sebagai pimpinan wilayah.
Ditegaskan pula, bila Bupati Kupang Ayub Titu Eki tidak setuju dengan konsep yang ditawarkannya, maka seharusnya PDAM harus mengurus warga Kabupaten Kupang, bukan mengurus warga Kota Kupang, padahal dalam penilaiannya, Bupati Kupang Ayub Titu Eki sendiri tidak sanggup mengurus warga Kabupaten Kupang sehingga Bupati tetap menuntut untuk mengurus warga Kota Kupang.
“Urus warga kabupaten Kupang sendiri tidak sanggup, tetapi ngotot untuk mengurus warga Kota Kupang,” tegas Walikota.
Untuk itu katanya, pengelolaan PDAM sudah seharusnya diserahkan ke Pemerintah Kota Kupang untuk mengelolah agar Pemerintah Kota dapat mengurus warga kota yang mengalami kesulitan air bersih. Sebab bila tidak tegas Jonas, mana mungkin Pemerintah kabupaten Kupang bisa memperhatikan warga Kota Kupang soal air bersih, sedangkan warga kabupaten Kupang sendiri juga mengalami kesulitan air bersih.
“itu namanya tidak ada tanggung jawab. Dia (Bupati Kupang) tidak peduli, yang penting baginya uang masuk ke kabupaten Kupang,” kata Jonas. (andi)
Discussion about this post