Ini Hari Berita Hari Ini Semuanya Ada Di Sini
PBB mengatakan bahwa Israel harus berkomitmen untuk melanjutkan perjanjian perdamaian di Timur Tengah, agar bisa terus menjadi negara demokrasi. (Reuters/Baz Ratner)
Jakarta, CNN Indonesia – PBB mengatakan bahwa Israel harus berkomitmen untuk melanjutkan perjanjian perdamaian di Timur Tengah, agar bisa terus menjadi negara demokrasi.
Dalam beberapa hari terakhir sebelum pemilu Israel berlangsung pada Rabu (17/3), Netanyahu mengatakan ia tidak akan mengizinkan berdirinya negara Palestina jika ia memegang kuasa, dan juga mengatakan akan meneruskan pembangunan permukiman di wilayah Yerusalem yang kontroversial.
Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki-moon percarra bahwa proses perdamaian, termasuk mengakhiri pembangunan permukiman ilegal adalag “cara terbaik dan satu-satunya cara untuk Israel agar tetap menjadi negara demokrasi,” kata juru bicara PBB, Farhan Haq kepada wartawan pada Rabu (18/3), dikutip dari Reuters.
Palestina ingin mendirikan negara sendiri di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel pada perang 1967
Duta Besar Israel untuk PB, Ron Prosor, merespon itu dengan mengatakan, “PBB boleh tidak setuju akan kebijakan pemeritah Israel, namun ada satu fakta yang tak bisa dikesampingkan, bahwa Israel adalah satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah.”
“Jika PBB sangat mengkhawatirkan kehidupan warga Palestina, PBB harus menanyakan mengapa Presiden (Mahmoud) Abbas saat ini berada di periode ke sepuluh dari lima tahunan masa jabatan presiden,” kata Prosor.
Juru bicara PBB juga mengatakan bahwa Ban Ki-moon menyambut hasil sementara pemilu Israel dan berharap pemerintahan baru bisa segera terbentuk.
“Pemerintah incumbent Israel saat ini masih berkuasa, namun jika pemerintahan baru dibentuk, akan menciptakan kondisi bagi kesepakatan perdamaian, bersama dengan komunitas internasional, yang akan mengakhiri okupasi Israel dan pembentukan negara Palestina, hidup berdampingan dalam damai dengan Israel,” kata Haq.
Ban Ki-moon juga menyerukan Israel until mentransfer uang pajak kepada otoritas Palestina. Israel menghentikan transfer itu sebagai respon atas bergabungnya Palestina dengan Mahkamal Pidana Internasional (ICC). (stu)
