Kupang, inihari.co – Kalangan DPRD NTT meminta agar pemerintah provinsi jangan latah untuk menerima begitu saja kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pelaksanaan ujian nasional dengan sistem on line. Pemerintah provinsi harus meminta agar diberi perlakuan khusus atau setidaknya menunda penerapan kebijakan itu.
“Dengan kondisi geografis dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki, apalagi sebagian besar sekolah di NTT tersebar di pelosok desa dan daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan akses komunikasi, apalagi internet, maka Ujian Nasional dengan menggunakan sitem online harus ditinjau kembali, kata Kristofora Bantang, anggota Komisi V, yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Manggarai Raya ini, jika pemerintah tetap memaksakan pemberlakuan kebijakan ujian nasional secara online, maka pemerintah provinsi NTT perlu mengambil sikap konkrit, yakni menyurati atau bertemu langsung dengan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar NTT mendapat perlakuan khusus.
Sementara anggota Komisi V DPR NTT lainnya, Junus Takandewa mengatakan, pemerintah provinsi perlu realistis terhadap kondisi objektif saat ini. Jika dipaksakan menerapkan kebijakan pemerintah tersebut, maka pelaksanaan ujian nasional tahun ini dipastikan gagal.
“Seperti kita ketahui bersama, sebagian besar sekolah di NTT belum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung suksesnya pelaksanaan ujian nasional secara online,” katanya.
Menurutnya, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebaiknya konsen untuk memperbanyak pelaksanaan try out ujian nasional, baik dalam konteks frekuensi maupun jumlah sekolah. Pasalnya, hingga saat ini belum semua sekolah ditetapkan sebagai pelaksana try out yang mendapat alokasi anggaran dari pemerintah. (andi sulabessy)
Discussion about this post