KUPANG, Inihari.co – Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT), Hugo Rehi Kalembu meminta kepada sekretaris Sekretariat Dewan (Sekwan) setempat agar mengusulkan anggaran pendampingan peliputan kunjungan kerja (kunker) atau reses dewan ke daerah kabupaten/kota di NTT kepada para wartawan.
“Selama ini dewan melakukan kunjungan kerja tetapi tidak pernah terekspose hasil kunjugan kerja atau resesnya. Ini terjadi karena tidak ada wartawan yang meliput kegiatan yang berlangsung di daerah-daerah, jadi kita minta sekwan harus usulkan lagi anggaran untuk akomodasi perjalanan wartawan meliput kegiatan dewan,” katanya kepada wartawan di ruang Fraksi Golkar, Rabu (24/9).
Menurutnya, selain untuk meliput kunker atau reses yang berlangsung di luar ibu kota provinsi itu, dewan akan merasa dikontrol oleh media sehingga ketika turun ke daerah tidak untuk dijadikan ajang pulang kampung mengunjungi keluarga tetapi lebih fokus pada tujuan perjalanan dinas dewan.
“Selama ini mungkin pernah ada dewan yang memakai kesempatan untuk pulang kampung tanpa mengutamakan kepentingan rakyat umum, jadi dengan adanya wartawan mereka bisa benar-benar memanfaatkan dana perjalanan dinas pada tempatnya, jadi Sekwan harus usulkan untuk diperubahan tahun berikutnya,” tutur Hugo.
Dia juga menyampaikan bahwa Buletin dewan yang diterbitkan bidang humas mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, maka seharusnya wartawan juga perlu difasilitasi bersama dewan untuk turun ke daerah-daerah sehingga wartawan memberitakan sesuai apa yang mereka lihat dan mereka rasakan di daerah itu.
“Buletin dewan bukannya tidak penting, tetapi sangat penting juga kalau media turut memberitakan. Sebab banyak isu nasional juga yang dibahas dewan saat kunker, tetapi yang tau hanya segelintir orang karena media sebagai pewarta tidak ada disana,” tandas Hugo.
Hugo juga menegaskan bahwa selama periode lima tahun masa jabatan yang lalu, beberapa sekwan setempat yang telah berganti jabatan tidak pernah mengajukan anggaran untuk akomodasi peliputan kunjungan kerja dan reses ke luar daerah.
Sementara Sekretaris Sekretariat Dewan, Thobias Ngongo Bulu yang dihubungi Inapos.com belum berhasil memintai tanggapan soal permintaan ketua fraksi Golkar tersebut untuk mengajukan anggaran akomodasi peliputan wartawan ke daerah.
Namun sebelumnya sekwan selalu menyampaikan bahwa pemerintah tidak menyediakan anggaran sebab beberapa tahun lalu pernah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Sedang sumber yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa tidak pernah ada temuan yang disampaikan sekwan tersebut. (Inapos.com)
Discussion about this post