KUPANG, Inihari.co – Ketua Tim Supervisi masalah batas daerah dari Menkopolhukam, Safii mengingatkan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) agar tidak mempolitisasi masalah tapal batas di daerah itu, sebab akan menimbulkan konflik berkepanjangan yang merepotkan akses masyarakat sekitar tapal batas.
“Masalah tolong jangan di politisasi oleh pimpinan wilayah dan mempersulit birokrasi penyelesaian masalah tapal batas, sebab akan menyebabkan bom waktu akan meledak pada saatnya nanti,” kata Safii, Rabu (2/7) di Kupang.
Dia juga meminta agar pemerintah daerah NTT terus mendampingi pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan itu, sebab semua utusan dari kabupaten dan kota yang memiliki tapal batas bermasalah memiliki niat baik untuk menyelesaikan persoalan tapal batas.
Masalah tapal batas yang dimaksud adalah Batas daerah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, Batas daerah Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah, Batas Wilayah kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah serta batas wilayah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.
Sementara itu, Sekda NTT Frans Salem mengatakan bahwa masalah tapal batas di daerah itu dipengaruhi aspek politik dan kepentingan kekayaan masing-masing daerah yang diklaim daerah lain.
“Bagi daerah yang baru mekar, masalah batas harus tuntas, jangan sampai aspek politisnya lebih kuat. Ini kita minta kepada pusat agar terkait pemekaran baru ke depan masalah batas harus jelas dulu baru di sahkan menjadi daerah otonomi baru,” kata Salem.
Kepada daerah yang bermasalah, Salem menyarankan agar terus dilakukan pertemuan informal atau formal di kabupaten/kota terkait masalah batas untuk mengambil keputusan yang baik sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. (Mr)
Discussion about this post