KUPANG, Inihari.co – Kendala umum penyelesaian masalah tapal batas di Nusa Tenggara Timur (NTT) disebabkan minimnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membedakan batas wilayah administrasi dan hak ulayat masyarakat. Batas wilayah administrasi penentuannya selalu dihubungkan dengan budaya dan adat istiadat sehingga menghambat proses penegasan batas daerah.
Demikain hal itu disampaikan Sekretaris Dearah (Sekda) NTT, Frans Salem saat rapat evaluasi supervisi implementasi rencana aksi penganan konflik politik dan batas daerah di provinsi NTT. Namun menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh pimpinan daerah kabupaten/kota di NTT.
“Semua kepala daerah yang memiliki tapal batas bermasalah harus segera selesaikan dengan melakukan musyarawah antar pimpinan daerah dan masyarakat disekitar tapal batas. Kita juga minta agar pemerintah memberi pendampingan,” kata Salem dalam rapat itu, Rabu, (2/7).
Adapun daerah bermasalah yang disebutkan Salem sehingga membuat tim Kemenkopolhukam Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional turun dan melakukan rapat koordinasi di NTT adalah Batas daerah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, Batas daerah Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah, Batas Wilayah kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah serta batas wilayah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.
Ketua tim supervisi, Safii dari Menkopolhukam mengatakan bahwa sedapat mungkin setiap penanganan batas daerah dilaporkan ke pusat. “Diharapkan agar rencana aksi yang sudah dibuat agar dilaksanakan dan dilaporkan ke pusat,” kata Safi’i.
Dikatakan Safii, yang menjadi permasalahan adalah titik koordinat pada lampiran peta yang tidak jelas, dimana seharusnya jelas dulu petanya baru dipisahkan wilayah-wilayah bermasalah itu masuk kemana.
Dia juga meminta agar pemerintah daerah NTT terus mendampingi pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan itu, sebab bagi pimpinan daerah yang hadir saat itu, menurutnya memiliki niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini, sebab berbeda dengan daerah lain di Indonesia. (RM)
Discussion about this post