JAKARTA, Inihari.co – Calon Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia adalah milik semua, dan harapan rakyat ingin lebih baik dan sejahtera.
“Demokrasi bagi kami mendengar suara rakyat, dan karena itu datang ke rakyat, dengan cara dialog, dan musyawarah untuk kemanfaatan penyelesaian pasar Tanah Abang, Waduk Pluit untuk menyelesaikan masalah masyarakat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat,” ujar Jokowi, dalam debat Capres dan Cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6).
Dia mengatakan, pemerintahan yang bersih, bisa dilakukan dua hal, diantaranya pembangunan sistem dalam melaksanakan pemerintahan. “Telah saya lakukan waktu menjabat walikota dan gubernur, dengan melakukan ebudgeting, pajak online,” paparnya.
Jokowi melanjutkan, kedua pembangunan sistem pola rekrutmen benar dan seleksi dilakukan secara terbuka. “Sehingga dalam rekrutmen calon menteri dilakukan dengan pola promosi terbuka, bukan senang atau tidak senang,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, bicara kepastian hukum maka harus taat dan memenuhi kepastian hukum.
“Salah satun syara menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa menghormati HAM maka kita tidak dapat melaksanakan hukum yang benar,” tegas JK.
Menurutnya, beberapa pokok dalam pelaksanaan hukum itu adalah keteladanan, dan tidak mungkin melaksankan hukum tanpa keteladanan itu.
Dia berpendapat, dalam penegakan hukum harus ada trust (kepercayaa) terhadap institusi hukum sehingga perlu adanya saling melengkapi antara kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Untuk penegakan hukum maka KPK, polisi dan kejaksaan harus diperkuat, baik jumlahnya harus singkron. DPR yang baik harus menata sebaik-baiknya, pelaksanaan ini dan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya. (RM)
Discussion about this post