Kupang, inihari.co- Direktur PIAR NTT, Sarah Leri Mboeik, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur yang dinilai belum transparan dan tidak berjalan sesuai ketentuan. Ia menegaskan sejumlah dokumen penting terkait pelaksanaan program tidak dapat diakses publik, sehingga pengawasan masyarakat menjadi terbatas.
Menurut Sarah, akses informasi merupakan syarat dasar agar publik mengetahui alur proposal, besaran anggaran, hingga mekanisme distribusi paket MBG. Tanpa keterbukaan, masyarakat tidak dapat memantau apakah layanan benar-benar menjangkau anak-anak yang menjadi sasaran utama program.
Ia mengatakan, pelaksanaan di lapangan juga menunjukkan sejumlah persoalan terkait jenis makanan yang dibagikan. Menurut dia, beberapa paket MBG yang diterima anak-anak tidak berbasis bahan pangan lokal, bahkan ada yang berupa biskuit yang tidak sesuai dengan panduan gizi utama.
Sarah menilai ketidaksesuaian tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko keamanan pangan. Ia mencontohkan bahan pangan berprotein, seperti tahu dan tempe, membutuhkan penanganan khusus, dan ayam beku tidak dapat dibiarkan di luar pendingin terlalu lama. Ia mengatakan, standar operasional pelaksanaan MBG belum sepenuhnya terlihat di sejumlah titik distribusi.
“Selain itu, hasil pemantauan menunjukkan tidak semua anak di sejumlah wilayah, termasuk sekitar Kota Kupang, menerima paket MBG pada hari-hari tertentu. Kondisi ini dinilai menguatkan dugaan bahwa jumlah distribusi riil tidak sesuai dengan jumlah penerima di atas kertas,” sambungnya saat diwawancarai pada Rabu, 31 Desember 2025.
Sarah juga menyoroti akses publik terhadap dapur atau lokasi pengolahan makanan MBG. Ia menyebut ada titik pelayanan yang mengaku sebagai dapur MBG, tetapi aktivitas pengolahan makanan tidak terlihat jelas. Minimnya akses ini dinilai membuat proses pengawasan semakin lemah.
Ia mengatakan, tidak adanya keterangan resmi mengenai zonasi kebutuhan pangan tiap daerah juga menjadi persoalan. Menurut dia, preferensi pangan anak di Papua, Flores, atau wilayah pesisir berbeda satu sama lain, sehingga pendekatan menu seharusnya menyesuaikan kebiasaan makan dan ketersediaan bahan lokal.
Dari sisi ekonomi, Sarah menilai pelaksanaan MBG seharusnya melibatkan petani, nelayan, dan pemasok lokal. Pemenuhan bahan pangan dari wilayah sekitar akan berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat sekaligus memastikan bahan yang digunakan lebih segar dan sesuai lingkungan.
Terkait klaim pemerintah bahwa layanan MBG diberikan selama 365 hari, Sarah menyebutkan kenyataan di sekolah-sekolah tidak menunjukkan pola layanan tanpa henti. Ia mengatakan, selama masa libur sekolah, banyak titik yang tidak memberikan layanan, sehingga dana yang dialokasikan perlu dijelaskan penggunaannya.
Sarah menegaskan perlunya audit terbuka untuk memastikan apakah seluruh anggaran selama hari libur digunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Ia menilai hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program berskala nasional tersebut.
Menurut Sarah, pelaksanaan MBG yang tidak transparan membuka peluang penyimpangan, baik terkait jumlah paket yang disalurkan maupun sasaran penerima. Ia meminta pemerintah menyediakan data penerima yang dapat diakses publik untuk memastikan akurasi penyaluran.
Ia menekankan bahwa program yang ditujukan meningkatkan gizi anak tidak boleh dilaksanakan secara setengah hati. Transparansi, kesesuaian menu, dan pengawasan ketat menjadi kunci agar MBG benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak di NTT. (Yantho Sulabessy Gromang)
