Kupang, inihari.co- Kuasa hukum dari Fauzi Said Djawas, Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., meminta Kapolda Selengkapnya
Kategori: Hukrim
Hakim Kabulkan Praperadilan PT. AGS, Fransisco Bessi: Putusan Ini Jadi Yurisprudensi Penting
Kupang, inihari.co- Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh PT. Selengkapnya
Kejari Kupang Tetapkan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Puskesmas Oesao
Oelamasi, inihari.co- Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan keberanian moral, profesionalisme, Selengkapnya
Jika Hasil Uji Material Buktikan Pelanggaran, Penjara Menanti
Kupang, inihari.co- Proyek pembangunan jalan Buraen–Pantai Teres yang menelan dana Rp18 miliar masih menjadi sorotan Selengkapnya
Kejari Kupang Mulai Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Wisata Rp49 Miliar yang Terbengkalai
Kupang, inihari.co- Proyek pembangunan kawasan wisata Pantai Teres dan Fatubraum di Kecamatan Amarasi Selatan, yang Selengkapnya
Kajari Kupang Murka: Proyek Wisata Rp49 Miliar Mubasir, Uang Rakyat Dibuang Percuma
Kupang, inihari.co- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kupang, Yupiter Selan, S.H., M.Hum., meledak marah saat Selengkapnya
Tanggapi Penetapan Tersangka, Kuasa Hukum Mokrianus Lay Soroti Dasar Hukum dan Fakta Lapangan
Kupang, inihari.co- Menyikapi penetapan anggota DPRD Kota Kupang, Mokrianus Imanuel Lay alias Mokris, sebagai tersangka Selengkapnya
Polisi Korban Penganiayaan Maafkan Pelaku, Kejari Belu Fasilitasi Melalui Pendekatan “Restorative Justice”
Kupang, inihari.co- Armando Aldo Fernandes – seorang anggota kepolisian yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan Selengkapnya
Kades Tuasene Diadukan ke Polisi Karena Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Dana Desa
Kupang, inihari.co- Warga Desa Tuasene Kecamatan Molo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Selengkapnya
Menelusuri Persoalan Tunjangan 3 Pimpinan dan 37 Anggota DPRD Kota Kupang
Kupang, inihari.co- Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Selengkapnya
